Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Capres Jangan Terjebak Popularitas

Kompas.com - 30/11/2012, 08:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bangsa Indonesia sebaiknya tidak terjebak faktor popularitas dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014. Calon pemimpin nasional hendaknya diukur dari kualitas pribadi, gagasan menyelesaikan persoalan, dan kemampuan memimpin negara.

Pandangan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto dan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani, secara terpisah di Jakarta, Kamis (29/11). Keduanya menyambut positif hasil survei ”Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader” oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu lalu.

Bima Arya menilai, publik didorong untuk lebih mendalami kualitas personal, rekam jejak, gagasan, dan kemampuan tokoh-tokoh itu untuk menyelesaikan persoalan bangsa. ”Survei selama ini menempatkan popularitas sebagai segala-galanya. Padahal, keterkenalan itu kerap hasil pencitraan pribadi yang dangkal,” katanya.

Sri Budi Eko Wardani mengatakan, berbagai survei tentang calon presiden, termasuk dengan responden opinion leader, menambah pendidikan politik bagi publik. Hasil survei itu menyodorkan informasi kepada masyarakat sebelum menentukan pilihan pada Pemilu 2014.

Survei menyangkut calon presiden alternatif mesti intensif dilakukan untuk memunculkan kandidat berkualitas. Cara itu, menurut pengajar politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana, akan menghasilkan stok nama berlimpah yang ujungnya akan ”mendesak” partai-partai untuk mencari alternatif dari nama yang ada selama ini.

”Peluang kandidat alternatif akan besar, terutama di partai-partai yang mengalami krisis figur. Beberapa partai yang sudah punya figur yang dicalonkan pasti akan berupaya menggandeng kandidat alternatif yang populer,” kata Ari.

Terkait wacana pasangan Megawati-Jusuf Kalla, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan, ”Pak Jusuf Kalla masih kader Golkar. Dia masih berhak maju di pemilihan presiden.” Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya telah memutuskan menyerahkan penentuan capres dan cawapres Pemilu 2014 kepada Megawati.

Jusuf Kalla mengaku tak masalah jika harus menjadi cawapres berpasangan dengan Megawati. Kalla mengatakan, sangat mungkin dirinya berpasangan dengan Megawati. ”Tentu banyak ide dan saran seperti itu. Saya bilang semua mungkin dalam politik. Tetapi, hal ini belum dibicarakan antara saya dan Ibu Mega,” kata Kalla.

Direktur Komunikasi Publik LSI Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Kalla memiliki kualitas personal yang bagus di mata opinion leader meski hal itu tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan. (IAM/WHY/DIK/NWO/BIL)

Baca juga:
Yenny: Mahfud, Semua Indah pada Waktunya
Anas: Alhamdulilah, Saya Tak Berkualitas 'Nyapres'
LSI: Ical, Anas, dan Wiranto Tak Berkualitas 'Nyapres'
LSI: Capres Alternatif, Mahfud dan Dahlan
Lima Tokoh Paling Berkualitas untuk Capres 2014

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com