Bebaskan Penjara Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi kabinet menjadi ”penjara” politik karena banyak keputusan pemerintah yang tidak bisa dieksekusi akibat perbedaan kepentingan anggota koalisi. Kegaduhan politik itu dapat mengganggu ekonomi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun diharapkan mau membongkarnya.

”Sejak awal pembentukannya, Kabinet Indonesia Bersatu II dikritik karena merupakan koalisi yang tambun. Situasi itu memberikan konsekuensi potensi pecahnya konflik menjelang 2014,” ujar pengamat politik Yunarto Wijaya, Kamis (29/11), di Jakarta.

Sebelumnya Presiden Yudhoyono menyatakan, ia menghargai inisiatif anggota kabinet yang membawa kebaikan. Namun, diingatkan bahwa inisiatif itu tidak membuat anggota kabinet lupa dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Presiden, ada tugas-tugas pokok anggota kabinet yang terabaikan. Anggota kabinet yang abai itu malah melakukan sesuatu yang baru.

Menurut Yunarto, membentuk kabinet koalisi yang tambun sama halnya dengan memelihara anak macan yang ketika dewasa kemungkinan besar berani menyerang tuannya. Ia menyarankan Presiden menyusun ulang kabinet dengan berbasiskan hasil evaluasi kinerja yang dibuat oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

”Sudah saatnya Presiden membebaskan diri dari ’penjara’ koalisi politik yang tambun dan merekonstruksi kabinet berdasarkan kinerja. Evaluasi dari UKP4 bisa menjadi acuan untuk restrukturisasi,” kata Yunarto.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyatakan, peringatan yang diberikan Presiden menunjukkan Presiden sudah terganggu dengan akrobat politik yang dilakukan menterinya. Akrobat politik ini juga mencederai keharmonisan koalisi partai pendukung pemerintah.

”Meski diralat sampai dua kali, akrobat yang dilakukan menteri itu menimbulkan wacana bahwa ada kader PAN terlibat dalam pemerasan BUMN. Harap diingat, PAN adalah partai yang sejak awal ikut dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY. Menteri ini mungkin tidak memahaminya karena ia tidak ikut di kabinet sejak awal,” ujar Taufik yang juga Wakil Ketua DPR.

Karena itu, menurut Taufik, untuk mencegah akrobat politik yang aneh-aneh dari para menteri yang kemudian mencederai keharmonisan koalisi, perlu dibuat forum informal di antara petinggi partai koalisi. Berbeda dengan Sekretariat Gabungan yang lebih mengurusi kebersamaan koalisi di parlemen, forum internal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kerenggangan akibat akrobat politik menteri menjelang Pemilu 2014.

Peringatan ataupun sindiran Presiden atas loyalitas, kinerja, dan fokus kerja menteri yang berulang-ulang disampaikan, kata Yunarto, justru menimbulkan persepsi negatif di mata publik. Peringatan berulang-ulang itu menunjukkan kepemimpinan Presiden yang lemah dan tersandera kepentingan politik. Kemungkinan lain, Presiden justru tengah bermain politik dan nyaman dengan pro-kontra yang dipelihara di kabinet. Hal itu merupakan bagian dari pencitraan bahwa kondisi kabinet yang tak solid dapat dijadikan kambing hitam atas kinerja pemerintah yang dinilai buruk oleh publik.

Direktur The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto juga mengatakan, Presiden Yudhoyono tidak hanya berwacana soal kinerja buruk sebagian anggota kabinet. Menteri-menteri yang dianggap tidak optimal bekerja seharusnya segera diganti dengan figur yang lebih baik.

”Sudah diketahui umum, kabinet saat ini memang dibangun dari koalisi besar yang diisi banyak menteri dari partai politik. Keluhan dan teguran itu menjadi sesuatu yang dangkal,” katanya.

Peringatan Presiden kepada menteri yang dilakukan di sidang kabinet paripurna, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Heru Lelono, merupakan bagian dari upaya Presiden menjalankan fungsinya sebagai pemimpin di kabinet. Presiden hampir dipastikan akan semakin sering mengingatkan menterinya pada tahun- tahun mendatang, khususnya saat memasuki tahun politik menjelang pemilihan umum.

”Itu merupakan bagian dari fungsi yang dijalankan Presiden sebagai pemimpin, yakni mengingatkan menteri yang menjadi bawahannya agar fokus pada kinerja yang baik,” kata Heru.

Peringatan berulang-ulang yang disampaikan Presiden, menurut dia, juga tidak bisa serta- merta dinilai sebagai ketidaktegasan Presiden terhadap bawahannya. ”Presiden pasti akan melakukan apa saja agar kabinet berfungsi dengan baik untuk mencapai kinerja setinggi-tingginya di akhir pemerintahan. Kalau memang ada yang tidak berfungsi baik, tentu Presiden akan mengambil tindakan,” katanya.

Terkait desakan restrukturisasi kabinet yang diwacanakan sejumlah kalangan, Heru justru mempertanyakan apakah langkah itu akan menyelesaikan masalah. ”Bukankah lebih baik mendorong pembantu presiden agar pada akhir masa jabatannya bekerja untuk mencapai hasil terbaik?” katanya.

Hitung biaya

Namun, kegaduhan politik itu bagi kalangan pengusaha akan sangat memengaruhi jalannya usaha mereka. Untuk itu, menjelang Pemilu 2014, pengusaha pun mengantisipasi biaya-biaya yang mungkin muncul. Sejumlah alternatif disiapkan untuk menekan biaya-biaya itu, termasuk mencari alternatif pemasukan baru yang menjaga keberlanjutan usaha mereka.

”Beberapa hasil riset global mengatakan perekonomian kita akan terus naik. Garis pertumbuhan itu tidak akan lurus, tetapi seperti detak jantung, akan naik turun. Kami tentu saja melakukan antisipasi dalam jangka pendek terkait biaya,” kata Direktur Utama Trimegah Securities Omar S Anwar, Kamis.

Omar mengatakan, kalangan pelaku dunia usaha saat ini menyadari bahwa secara makro, apa yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari proses pendewasaan kehidupan politik, khususnya demokrasi. Pasang surut pasti terjadi. ”Antisipasi itu bagian dari ikut berproses di pasang-surut itu. Itu tidak mudah. Karena itu, kami pun berpikir mencari sumber pendapatan baru,” katanya.

Omar berharap, dalam proses mencari titik temu antara pelaku dunia usaha, kaum pekerja, dan sekaligus pemerintah, terjalin proses dialog yang intens dan terbuka. Pengambil kebijakan didorong selalu meminta masukan dari semua pihak. Harapannya, solusi saling menguntungkan dalam sebuah putusan bulat hasil kesepakatan bersama.

Menurut pengamat pasar modal Yanuar Rizky, pasar keuangan selalu mencari celah untuk melakukan pembalikan arah atas dana-dana jangka pendek yang masuk ke pasar negara berkembang. Karena mereka meyakini kontroversi (ketidakstabilan) politik ada sehingga isu dimanfaatkan untuk mengambil untung dari pasar keuangan. ”Ingat tahun 1992-1996, kondisi makro kita bagus, rating (peringkat) bagus, tetapi berbalik arah pada 1997 di pasar uang dan alasannya adalah politik,” kata Yanuar.

Hal itu terjadi karena hingga kini kondisi pasar keuangan kita dikendalikan asing dengan masuk ke pasar keuangan nasional dari dana likuiditas dollar AS. Dalam kondisi itu, di sisi lain perbankan dan pasar akan tergantung pada dana ini. ”Ketika politik bising, mereka mendapatkan ’legitimasi’ melakukan hal itu sehingga menjadi risiko sistem keuangan dan inflasi (daya beli masyarakat) dari sisi nilai tukar karena posisi konsumsi net importir kita,” kata Yanuar.

(ATO/BEN/WHY/IAM)