Skema Anggaran Jokowi Dinilai Bukan Pendekatan Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Triwisaksana masih meragukan kapasitas skema anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI. Hal itu pula yang akhirnya memaksa pengesahan APBD 2013 berjalan di tempat.

Batas akhir pengesahan APBD semakin dekat, yakni pada 20 Desember. Namun demikian, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum juga disahkan oleh parlemen daerah.

"Kita lihat KUA-PPAS yang diajukan lebih menggunakan pendekatan proyek daripada solusi," kata Triwisaksana saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/12/2012).

Seyogianya, KUA-PPAS merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI sebagai eksekutif yang membuat skemanya. Namun demikian, restu DPRD belum turun karena masih ada sejumlah hal yang mengganjal.

Sedikitnya, ada empat program Jokowi-Basuki yang menuai tanda tanya besar di internal DPRD, yakni mengenai program hibah 1.000 bus, pelaksanaan kampung deret, pembangunan jalan layang non-tol Ciledug-Blok M, dan sumber dana Kartu Jakarta Sehat yang dianggap masih misterius.

Pertemuan terakhir antara eksekutif dan legislatif dan membahas KUA-PPAS adalah pada pekan lalu. Kala itu, Pemerintah Provinsi DKI yang diwakili oleh sekretaris daerah diminta untuk menjelaskan detail mengenai empat program tersebut. Namun, sampai hari ini, penjelasan yang dilakukan masih belum memuaskan anggota DPRD.

"Kami mau Pemprov DKI lebih serius karena ini soal anggaran. Kami juga mendesak untuk segera jawab semua pertanyaan tentang program-program itu," ujarnya.