Basuki: Semua Bisa Dijelaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarik ulur dalam pengesahan skema anggaran Provinsi DKI Jakarta 2013 masih terus berlanjut. Terakhir, rapat pembahasan anggaran diwarnai aksi walk out sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi. Rapat pun buntu, waktu pengesahan terancam kembali molor.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan bersikap reaktif. Menurutnya semua terjadi karena belum tercapainya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.

"Fraksi apa yang masih menolak? Saya pikir semua akan ngerti. Kan cuma salah paham saja, semua bisa dijelaskan," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012) pagi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematok target untuk menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada hari ini. Namun rencana itu kemungkinan akan batal lantaran pihak legislatif masih terpecah dua.

Meski mayoritas anggota dewan menyetujui KUA-PPAS untuk segera disahkan, namun masih ada segelintir anggota dewan dari fraksi tertentu yang menolak, bahkan dinilai sengaja menghambat rencana pengesahannya. Padahal, tahun 2012 hampir mencapai ujungnya. Dan batas akhir pengesahan jatuh di 20 Desember 2012.

Pengamat memprediksi, terlambatnya waktu pengesahan akan merugikan DKI Jakarta. Sebab, sesuai Undang-Undang, Pemprov DKI terancam mendapat alokasi dana sesuai dengan APBD 2012. Padahal pucuk kepemimpinan telah berganti, dengan program dan kebutuhan anggaran yang berbeda dari tahun sebelumnya.