Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Dukung Sikap Jokowi

Kompas.com - 13/12/2012, 02:36 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mendukung sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengkaji kembali proyek mass rapid transit. Ia juga menilai, MRT tetap harus dibangun, tetapi yang penting harga pembangunannya wajar.

Agus meminta agar persoalan MRT tidak dibawa ke masalah tanggung jawab investasi pusat dan daerah. Alasannya, proyek yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah menjadi tanggungan masyarakat juga.

”Kalau kemudian harga tiket MRT menjadi mahal, saya sependapat, Rp 36.000 itu mahal,” kata Agus seusai membacakan pidato kunci pada seminar Ikatan Bankir Indonesia di Jakarta, Rabu (12/12).

Menurut Agus, yang harus dilihat lebih lanjut ialah biaya proyek tersebut, wajar atau tidak. Dengan kondisi proyek sebagian di atas tanah dan sebagian di bawah tanah, tentu ada nilai proyek yang memadai dan wajar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bicara dengan Menteri Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Yang harus membahas lebih dulu adalah Pemprov DKI Jakarta dan Menteri Perhubungan. Pembicaraan itu sekaligus mengkaji proyek MRT.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menilai, beban investasi dengan komposisi 58 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan 42 persen ditanggung pemerintah pusat terlalu memberatkan. Ia berpendapat, idealnya 25 persen ditanggung daerah dan 75 persen ditanggung pusat. Namun, DKI Jakarta akan meminta negosiasi ulang dengan beban investasi.

Namun, Pemprov DKI menawarkan skema pembagian beban 70 persen untuk pusat dan 30 persen untuk DKI.

Komposisi pembagian beban itu, menurut Jokowi, lebih realistis. Sebab, saat MRT beroperasi, selain membayar utang proyek, Pemprov DKI juga harus memberikan subsidi kepada penumpang agar harga tiket tidak melambung.

Terkait penawaran tersebut, Jokowi mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Rencananya, pertemuan berikutnya akan dilaksanakan dengan melibatkan banyak instansi minggu ini.

Protes

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com