Menkeu Dukung Sikap Jokowi
Agus meminta agar persoalan MRT tidak dibawa ke masalah tanggung jawab investasi pusat dan daerah. Alasannya, proyek yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah menjadi tanggungan masyarakat juga.
”Kalau kemudian harga tiket MRT menjadi mahal, saya sependapat, Rp 36.000 itu mahal,” kata Agus seusai membacakan pidato kunci pada seminar Ikatan Bankir Indonesia di Jakarta, Rabu (12/12).
Menurut Agus, yang harus dilihat lebih lanjut ialah biaya proyek tersebut, wajar atau tidak. Dengan kondisi proyek sebagian di atas tanah dan sebagian di bawah tanah, tentu ada nilai proyek yang memadai dan wajar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bicara dengan Menteri Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Yang harus membahas lebih dulu adalah Pemprov DKI Jakarta dan Menteri Perhubungan. Pembicaraan itu sekaligus mengkaji proyek MRT.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi menilai, beban investasi dengan komposisi 58 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan 42 persen ditanggung pemerintah pusat terlalu memberatkan. Ia berpendapat, idealnya 25 persen ditanggung daerah dan 75 persen ditanggung pusat. Namun, DKI Jakarta akan meminta negosiasi ulang dengan beban investasi.
Namun, Pemprov DKI menawarkan skema pembagian beban 70 persen untuk pusat dan 30 persen untuk DKI.
Komposisi pembagian beban itu, menurut Jokowi, lebih realistis. Sebab, saat MRT beroperasi, selain membayar utang proyek, Pemprov DKI juga harus memberikan subsidi kepada penumpang agar harga tiket tidak melambung.
Terkait penawaran tersebut, Jokowi mendatangi kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Rencananya, pertemuan berikutnya akan dilaksanakan dengan melibatkan banyak instansi minggu ini.
Kemarin, pedagang pasar di sepanjang Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, sepakat tetap menolak jika di kawasan itu dibangun MRT konstruksi layang. Mereka menghendaki MRT dibangun di bawah tanah.
Sekitar 100 pedagang, Rabu, turun ke jalan. Mereka konvoi berjalan kaki di sekitar Jalan Fatmawati. Spanduk yang mereka bawa dan terpasang di depan Pasar Cipete, Pasar Blok A, dan Pasar Mede cukup mengundang perhatian pengguna jalan.
”MRT Layang, Kami Mati” demikian salah satu tulisan di spanduk yang dipasang di depan Pasar Cipete.
”Infonya, pembangunan MRT akan menutup Jalan Fatmawati berbulan-bulan. Terus akses ke pasar kami bagaimana? Bagaimana kami berdagang,” kata Eti, salah satu pedagang di Pasar Blok A, Jakarta Selatan.
Hartono, pedagang lainnya, justru menduga ini salah satu cara untuk menggusur pedagang tradisional yang masih banyak menggantungkan hidup di Jalan Fatmawati. ”Apa mau digusur kami ini sebenarnya?” katanya.
Di sepanjang Fatmawati dan sekitarnya, sedikitnya terdapat tiga pasar tradisional yang cukup besar, yaitu Pasar Mede, Pasar Cipete, dan Pasar Blok A, yang berada tepat di pinggir jalan raya. Selain itu, ada juga sekelompok pedagang pasar, antara lain di Blok M Square, Mal Blok M, ITC Fatmawati, di lokasi bekas Mal D’Best yang sekarang menjadi Lotte Mart, dan kompleks perdagangan Bumi Mas.
Ahli transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Harun al-Rasyid Lubis, sebelumnya mengatakan, Indonesia, dalam hal ini Jakarta, sudah terlampau terlambat dalam membangun MRT. Namun, bukan berarti pemerintah harus terburu-buru merealisasikan proyek MRT.
Menanggapi protes ini, Jokowi menilai, demonstrasi itu bagian dari proses memberikan masukan ke arah yang lebih baik. ”Tidak apa-apa demonstrasi, tetapi proyek ini diputuskan saja belum,” tutur Jokowi kepada wartawan.
Soal desain MRT, Jokowi mengatakan, hal itu baru dibicarakan setelah pembahasan mengenai pendanaan selesai. Tahap awal realisasi proyek ini harus menyelesaikan pembagian komposisi beban utang.
”Sekarang persoalan itu saja belum selesai. Bagaimana membicarakan desain,” katanya.
Saat ini, katanya, kelanjutan proyek MRT dalam penyelesaian sejumlah persoalan penting. Salah satunya skema pembagian beban utang kepada pihak Jepang antara Pemprov DKI dan pusat.
Terpopuler
Now Trending
