F-Gerindra DPRD DKI: Jokowi Jangan Gegabah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menimbang kembali kebijakannya menerapkan pelat nomor genap-ganjil pada kendaraan di Jakarta. Pasalnya, banyak negara lain yang terbukti gagal dengan kebijakan radikal tersebut.

Sanusi menjelaskan, berdasarkan kajian hibah dari Pemerintah Australia saat akan menerapkan Transjakarta di 2002, pembatasaan kendaraan nomor genap-ganjil merupakan saran yang tak boleh dilakukan dalam waktu singkat. Ia khawatir, kebijakan ini tak berusia panjang dan akhirnya merugikan masyarakat.

"Jangan gegabah, perlu kajian dan pendekatan yang mendalam. Sekarang ini terburu-buru, seolah-olah yang terbaik," kata Sanusi di DPRD DKI, Kamis (13/12/2012).

Merujuk pada hasil kajian tersebut, cara jitu mengurai kemacetan di Jakarta harus dilakukan secara bertahap. Diawali dengan memperbaiki angkutan umum sebagai transportasi alternatif, mengelola penggunaan kendaraan pribadi, penggunaan jalan yang lebih efisien, penegakan hukum, dan penertiban pedagang kaki lima.

Sanusi menduga, ada salah penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Udar Pristono kepada Gubernur Joko Widodo. Pasalnya, kebijakan ini terbukti mengalami kegagalan saat diuji coba di kota Roma, kota Athena, kota Meksiko dan lainnya.

"Kenapa kita harus mencoba hal yang terbukti gagal total di kota lain? Saya enggak tahu apa yang disampaikan Kadishub ke pak Jokowi, ada apa dibaliknya," ujar Sanusi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengemukakan rencana menerapkan pelat nomor ganjil-genap untuk kendaraan yang masuk ke Jakarta. Kebijakan ini diambil Jokowi sebagai upaya mengurai dan mengatasi kusutnya lalu lintas Ibu Kota.

Meski rencana pelaksanaannya baru muai tahun depan, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor ganjil-genap tersebut telah menuai pro-kontra, khususnya bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di Jakarta.