ICW: BPK Perlu Audit Dinas PU DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menilai perlunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. Pasalnya, Dinas PU dianggap gagal dalam memaksimalkan anggaran pembersihan saluran air dan genangan yang totalnya mencapai ratusan miliar rupiah.

"Saya pikir BPK perlu melakukan audit pada Dinas PU, nanti, kan, hasilnya bisa dijadikan rekomendasi ke KPK," kata Danang kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2012).

Ia menjelaskan, anggaran di Dinas PU lebih banyak digunakan untuk melaksanakan proyek yang terkait dengan pembersihan drainase untuk menekan potensi banjir. Namun, proyeknya condong pada pengadaan barang yang hasilnya belum dapat terlihat dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Menurut dia, tak heran apabila Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sempat mempertanyakan status wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) tahun 2012. Alasannya karena banyak potensi temuan dalam laporan keuangan DKI.

"Namun, kan, macam-macam, ya, ada yang sudah berjalan, tapi laporannya belum ada, ada juga yang uangnya sudah masuk, tapi proyeknya belum berjalan. Ini tugas Jokowi supaya semua anggarannya bisa digunaakan lebih efektif," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menuding Dinas PU DKI tak menggunakan anggaran berdasarkan evaluasi kinerja. Dia mengatakan, prosedur pengerjaan perbaikan drainase di Dinas PU DKI tidak efektif.

Dinas PU DKI menggunakan anggaran dengan sistem swakelola alat dan sistem sewa orang tanpa berdasarkan hasil kinerja. Sistem ini dinilai hanya menghabiskan anggaran serta tidak efektif dan efisien dalam pengunaannya.

Dana rehabilitasi sistem drainase dan genangan air menghabiskan anggaran Rp 130 miliar untuk mengatasi 84 genangan dan rehabilitasi sistem drainase dalam tiga tahap.

Tahap pertama, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi 51 lokasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah Jakarta Pusat di sembilan lokasi, Jakarta Selatan 24 lokasi, dan Jakarta Timur 18 lokasi dengan alokasi anggaran senilai Rp 55 miliar.

Tahap kedua, dengan nilai anggaran Rp 50 miliar untuk pengerjaan sistem drainase guna mengatasi 25 lokasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah Jakarta Barat sebanyak 10 lokasi dan Jakarta Utara 15 lokasi.

Sementara tahap ketiga senilai Rp 25 miliar difokuskan mengatasi delapan lokasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah DKI Jakarta.

Basuki juga sempat menanyakan sisa anggaran di Dinas PU DKI. Sebab, berdasarkan penghitungannya, seharusnya ada sisa anggaran mencapai Rp 60 miliar. Namun, Kepala Dinas PU Ery Basworo masih belum dapat memberikan laporan rinci untuk menjawab permintaan Basuki.