Kompas.com - 29/12/2012, 06:37 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarta mengkritisi pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014. Ia pun membandingkannya dengan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tak kalah populer.

"Popularitas dan elektabilitas seorang Prabowo sampai hari ini selalu nomor satu. Fenomena apa ini? Apakah ini betul reward atas jasa Prabowo," ujar Bima, Jumat (28/12/2012), dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Ia membandingkan dengan popularitas Jokowi. Menurut Bima, Jokowi juga mampu menyaingi kepopuleran Prabowo lantaran jejak rekamnya selama ini sebagai Wali Kota Solo yang dinilai sukses. Selain itu, gaya kampanye Jokowi saat pilkada di Jakarta juga mengundang simpati.

"Tapi Prabowo apa reward-nya? Apa kita lupa kenapa dia berhenti dari militer, apa karena dia punya sikap tegas. Di bagian mana tegasnya? Saya tidak habis pikir kawan-kawan 1998 yang menentang militerisme, dikatorsip jadi ganti kelamin, jadi permisif, dan berdamai dengan hal itu," tutur Bima.

Menurut Bima, kepopuleran Prabowo saat ini lantaran masyarakat lupa atau minim informasi akan sosok mantan Pangkostrad tersebut. "Politik memang kompromi, tapi ada hal yang tidak bisa dikompromikan. Kalau sistem reward and punishment ini tidak berjalan baik, maka demokrasi dalam masalah," kata Bima.

Prabowo sudah menyatakan diri akan maju menjadi calon presiden 2014 bersama Partai Gerindra. Pencalonannya ini memang sempat dikritik lantaran kasus-kasus pelanggaran HAM masa lampau. Namun, Prabowo mengaku napas demokrasi sudah menjadi keyakinannya sejak lama meski ia berasal dari kalangan militer. Ia pun menilai sistem demokrasi adalah satu-satunya sistem yang paling rasional bagi Indonesia.

"Di kalangan kami, demokrasi itu adalah keyakinan. Kami percaya bahwa negara yang begini luas, heterogen, butuh sistem yang paling rasional, yaitu sistem demokrasi," ujar Prabowo, Selasa (18/12/2012), saat memberikan public lecture dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate, di Four Seasons Hotel, Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prabowo pun tak memungkiri sistem demokrasi yang ada di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh Barat yang sudah terlebih dulu menerapkan sistem itu. "Tidak bisa dimungkiri generasi kita sangat dipengaruhi oleh Barat. Elite Indonesia seperti Bung Karno, Syahrir, dan Hatta semuanya lulusan Belanda. Kita melihat keunggulan Barat dan kita yakini kalau kita meniru Barat, maka kita semua yakin dengan demokrasi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Nasional
Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.