Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampai 2014, Presiden Bakal Sering Blusukan

Kompas.com - 04/01/2013, 17:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di berbagai daerah di sisa masa jabatannya hingga 2014 . Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler bakal berkurang.

"Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun kedepan untuk 'turba', alias turun ke bawah," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com. Turba adalah sebutan lain dari blusukan yang mulai dipopulerkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Daniel mengatakan, ke depannya kunker Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya. Seperti yang dilakukan pagi hingga siang tadi, Presiden mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa memberi tahu terlebih dulu para pejabat setempat.

Daniel menjelaskan, tujuan dari 'turba' itu untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta program aksi pemerintah pusat dan daerah. Dengan berinteraksi langsung dengan warga, kata dia, diharapkan warga dapat menerima informasi langsung dari Presiden tentang pencapaian, hambatan, serta hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan.

"SBY akan memastikan dalam dua tahun ke depan mesin pemerintahan berjalan optimal untuk meningkatkan dampak dan manfaat program pemerintah. Gaya komunikasi publiknya juga akan lebih langsung dan tak berjarak. Mungkin dapat disebut lebih agresif. Manajemen dan kepemimpinannya juga akan lebih berorientasi pada solusi di lapangan dan perbaikan kebijakan yang ces pleng, juga lebih interventif," kata Daniel.

"Jadi, dua tahun ini sungguh menjadi pertaruhan pribadi karena menyangkut idealisme, kredibilitas kepemimpinan,dan akuntabilitasnya di depan rakyat. Bagi orang lain, ini akan menjadi tahun politik. Bagi kami, ini akan menjadi tahun dengan hari-hari yang panjang dan kurang tidur," pungkas Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com