Skema Pembiayaan MRT Hadapi Jalan Buntu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo hingga saat ini belum memutuskan skema pembiayaan Mass Rapid Transport (MRT). Pembicaraan dengan Gubernur DKI Joko Widodo dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menghadapi jalan buntu.

"Ini masih koordinasi antara pmerintah pusat dan Pemda DKI. Soal skema pembiayaan MRT ini belum selesai. Dari kami, masih perlu ada dasar yang jelas," kata Agus di Kantor Perekonomian Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Menurut Agus, skema pembiayaan MRT masih memakai wacana lama, yaitu 42 persen dana hibah untuk pemerintah pusat dan 58 persen berupa pinjaman lunak ke pemerintah DKI selama 40 tahun. Namun Agus meminta bahwa proyek MRT itu tidak hanya dilakukan dari Lebak Bulus sampai ke Dukuh Atas saja, tapi hingga ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Stasiun Kota. Dengan demikian, MRT bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta.

"Ini tolong dikaji terkait biaya proyeknya. Jangan sampai nanti harga tiket kemahalan," tambahnya.

Dengan skema saat ini, harga tiket MRT masih diperkirakan Rp 38.000 per sekali jalan. Namun Pemda DKI Jakarta menginginkan ada penurunan hingga Rp 10.000-Rp 20.000.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pihaknya akan memutuskan skema pembiayaan MRT pada 16 Januari 2013. "Jangan tanya keputusannya nanti soal apa. Tunggu saja. Dalam dua hari ini, tim saya akan terus bekerja mengkaji kemungkinan tersebut," kata Hatta.

Kajian skema pembiayaan MRT itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Namun karena dianggap memberatkan pemerintah DKI Jakarta, maka skema pembiayaan tersebut akan dikaji ulang.

Menurut Hatta, ini tidak hanya soal kajian investasinya saja, tapi juga kombinasi dari kajian-kajian di antara proyek MRT di negara lain. "Setiap keputusan ini bukan hanya negoisasi, tapi harus berdasarkan ketersediaan anggaran hingga viability gap fund," tambahnya.

Dalam memutuskan skema pembiayaan MRT ini, ada sejumlah pihak yang akan terlibat, seperti Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, dan Gubernur DKI Jakarta.