PKL Masjid Sunda Kelapa Apresiasi Penataan oleh Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI memberikan bantuan kepada 36 pedagang di depan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Pemberian bantuan berupa gerobak dan kios tersebut dilakukan dalam rangka penataan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota.

Para pedagang merasa senang karena telah diberi bantuan oleh Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Junah (73), pemilik warung makanan, mengatakan sangat senang setelah mendapatkan bantuan gerobak dari Pemprov DKI. Junah mengaku senang karena Jokowi telah merealisasikan janjinya untuk memberikan fasilitas bagi para PKL Sunda Kelapa.

"Dulu Pak Jokowi juga pernah ke sini. Saya mohon pada Pak Jokowi untuk langsung diwujudkan omongannya. Eh, ternyata sudah dikabulkan. Ya lebih baik, lebih bagus. Terima kasih banyak atas dukungan Pak Jokowi. Saya bukan setuju lagi, bagus sekali kok," kata Junah di sekitar Masjid Sunda Kelapa, Minggu (13/1/2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Mulyadi (24), pedagang dim sum di Masjid Sunda Kelapa. Ia senang atas bantuan yang diberikan, apalagi ia dan pedagang lain di tempat tersebut mendapatkan pelayanan surat izin usaha secara gratis. Dengan surat izin itu, para pedagang dapat mengajukan pinjaman kepada bank ataupun koperasi. "Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi karena telah diberikan fasilitas ini," kata Mulyadi.

Dengan adanya penataan PKL di kawasan Masjid Sunda Kelapa, para PKL diharapkan tidak lagi berdagang di badan jalan karena mengganggu kelancaran lalu lintas. Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil Mikro Perdagangan (KUMKMP) DKI Ratnaningsih mengatakan, dari 36 pedagang, sebanyak 28 pedagang diberi gerobak dan 8 pedagang mendapatkan kios.

Selain di depan Masjid Sunda Kelapa, setidaknya ada 23 lokasi lain yang akan ditata untuk para pedagang, seperti di Taman Fatahillah, Jakarta Barat. Pemprov DKI juga akan melibatkan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD lain untuk bergabung. "Saat ini kita sedang mengajukan usul kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan program CSR-nya sehingga tidak mengandalkan APBD," kata Ratna.

Selain mendapatkan gerobak dan kios, para pedagang juga diberikan fasilitas pembuatan surat izin usaha perdagangan secara gratis. Dinas UMKMP langsung membuka pelayanan di lokasi yang sama.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
100 Hari Jokowi-Basuki