Enam Ruas Tol Tanpa Ujung

Pendukung Jokowi

Dalam pertemuan itu ada sejumlah hadirin yang mengaku sebagai pendukung Jokowi.

Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center, mengatakan dia bicara sebagai warga yang memilih Jokowi. Dia menyampaikan pesan bahwa pembangunan jalan tol itu sangat ditentukan oleh sikap Jokowi, sebagaimana yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas juga bicara sebagai pendukung Jokowi. Menurut dia, warga yang memilih Jokowi justru menolak jalan tol dalam kota.

”Jika pembangunan jalan tol tetap dilanjutkan, selesai sudah dukungan saya kepada Bapak,” kata Darmaningtyas.

Walau sama-sama mengaku pendukung Jokowi, beberapa orang yang hadir berpendapat berbeda. Ibu rumah tangga dari Jakarta Timur bernama Yulisa (49) secara terang-terangan menerima rencana pembangunan tersebut. Menurut Yulisa, pembangunan jalan tol justru akan memperlancar mobilitas kendaraan yang selama ini macet.

Hal yang sama disampaikan Elis Sukmawati (49), guru honor yang mengajar di Jakarta Timur. Dia mengingatkan agar forum tidak memberikan penghakiman. Sebaiknya persoalan ini diserahkan kepada gubernur dengan pertimbangan yang jernih. Elis mendukung pembangunan jalan tol karena meyakini dapat mengurai kemacetan Jakarta.

Dua pihak yang berseberangan pendapat ini saling memotong pembicaraan. Mereka yakin dengan pendapat masing-masing. Sementara gubernur dan pemandu acara membiarkan peristiwa itu terjadi. Perseteruan kedua pihak berakhir dengan teriakan, ”Huuu!”

Selama pertemuan yang berlangsung 2 jam 15 menit itu, ada 20 penanya. Namun, tak semua pertanyaan dalam forum itu terjawab. Misalnya, penjelasan mengenai kemungkinan bus menggunakan salah satu lajur jalan tol. Pertanyaan berikutnya mengenai status Hermanto Dardak apakah masih menjabat Komisaris PT Hutama Karya.

PT Hutama Karya adalah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PT Jakarta Tollroad Development. Perusahaan yang tergabung dalam konsorsium itu terdiri dari tujuh badan usaha milik daerah, empat badan usaha milik negara, dan satu perusahaan swasta nasional, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).