Saran Prijanto untuk Basuki Soal Normalisasi Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com -- Untuk kesekian kalinya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI. Kali ini, Prijanto kembali datang untuk menyampaikan beberapa masukan, salah satunya terkait dengan program normalisasi sungai yang akan dilakukan bersama pemerintah pusat.

Prijanto menyampaikan, dalam program normalisasi sungai, pemerintah akan berhadapan dengan masalah pembebasan lahan. Sebab, normalisasi bukan hanya menambah kedalaman, tapi juga memperlebar sunga, dan hal itu akan bersentuhan langsung dengan warga yang tinggal di bantaran sungai.

"Saya cuma pesan dari berbagai kasus yang pernah datang pada saya, kalau nanti dalam proses pembebasan lahan itu ada konflik antara warga dengan pemda, saya pesan, jangan sekali-kali mengatakan kalau tidak puas silakan komplain ke pengadilan," kata Prijanto, di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Saat menjadi wakil Fauzi Bowo di era sebelumnya, kata Prijanto, ia selalu menempuh langkah konsinyasi untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Pasalnya, akan banyak warga atau ahli waris yang memiliki surat tanah dan menganggap masih menjadi pemilik dari tanah tersebut.

Kerumitan akan bertambah, karena akan banyak riwayat tanah yang tak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI memiliki catatan berupa surat pelepasan hak (SPH) yang menyatakan tanah-tanah tersebut telah dibebaskan sejak 1970-an.

"Tapi SPH tidak kuat, karena harus dilampiri surat-surat tanah dan riwayatnya. Kelurahan mengatakan sudah terjadi peralihan, saya khawatir bila ini tidak dilaksanakan, proses pembebasan lahan akan lama. Harus ada kerja yang baik, inisiatif," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat siap menggelontorkan dana Rp 1,2 triliun untuk membantu Pemprov DKI melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta program dilaksanakan tanpa merugikan masyarakat dan selesai di pertengahan 2014.