PKS Usulkan Peretas Situs SBY Dapat Beasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com -- Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta agar peretas situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wildan Yani Ashari diberikan beasiswa. Menurutnya, aksi yang dilakukan Wildan seharusnya disikapi dengan arif dan bijaksana.

"Hacker muda, Wildan ini harusnya kita dekati secara arif dan bijaksana. Dia berkompeten, tapi karena tidak terbina malah bukannya menjaga keamanan," ujar Mardani, Rabu (30/1/2013), di gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Ia pun menyarankan agar Wildan diberikan beasiswa untuk menambah bakat yang dimilikinya. "Saya menyarankan beliau dibina dan diberi beasiswa," katanya.

Namun, usul Mardani itu ditentang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Menurut Tifatul, kasus ini tengah ditangani aparat kepolisian.

"Ini lagi diproses di kepolisian, kok diberikan beasiswa. Peretasan situs pemerintahan ini merupakan alarm bagi cyber security kita. Bagi Amerika saja ini ancaman," tutur Mardani.

Oleh karena itu, Tifatul mengingatkan semua pihak yang memiliki situs agar menjaganya dengan baik. "Istilahnya, rumahnya terbuka, biar tidak ada maling ya dijaga, jangan enggak dijaga, ID search hanya alarm, nanti sistem kemanan para pemilik situs masing-masing," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menangkap Wildan Yani asal Jember, Jawa Timur yang meretas situs resmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di www.presidensby.info.

Penangkapan Wildan ini kemudian memicu reaksi dari kelompok hacker internasional terkemuka, Anonymous. Mereka pun menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menumbangkan situs-situs berdomain "go.id".

Satu-persatu situs-situs pemerintah diretas dengan target utama kembali melumpuhkan situs Presiden SBY. Sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari, tak kurang dari tujuh domain telah dilumpuhkan dan sebagian di-deface alias diganti tampilan berisi pesan peringatan.

Situs-situs yang sudah dilumpuhkan antara lain beberapa sub domain di situs KPPU, BPS, KBRI Tashkent, Kemenkumham, Depsos, dan Kemenparekraf, bahkan Indonesia.go.id.

"Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon," (Pemerintah Indonesia tidak dapat membelenggu sebuah pemikiran. Tidak ada pasukan apapun yang dapat menghentikan kami)," demikian pernyataan di situs Twitter kelompok hacker tersebut, Rabu.