Mendagri dan Men-PAN: Lelang Jabatan Tak Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melelang jabatan camat dan lurah bisa saja dilakukan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyambut baik rencana itu. Namun, diharapkan aturan kepegawaian tetap dijalankan.

"Kalau prinsipnya seleksi secara terbuka untuk posisi camat dan lurah, boleh saja. Yang penting, aturan lain terkait kepangkatan, pendidikan, dan jenjang kepegawaian tidak dilanggar," kata Gamawan seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Beberapa hari lalu, Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan akan melelang posisi jabatan camat dan lurah kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan kinerja sebagian camat dan lurah lamban kendati semestinya mereka garda terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Lelang jabatan lurah dan camat ini, menurut Azwar, sejalan dengan kebijakan percepatan reformasi birokrasi. Apalagi, sebelumnya sudah ada Surat Edaran Menteri PAN dan RB tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Promosi terbuka diharapkan sudah dilaksanakan semua instansi pemerintah paling lambat 2012.

Kementerian PAN dan RB sudah memulai promosi terbuka untuk jabatan di Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Saat ini, Kemenpan dan RB juga mengadakan promosi terbuka untuk jabatan eselon I, seperti Deputi Kelembagaan, Deputi SDM Aparatur, serta Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas. Hal terpenting, kata Azwar, pelaksanaan lelang jabatan dilaksanakan sesuai aturan berlaku sehingga menghasilkan pejabat bersih, kompeten, dan melayani.

Perubahan yang dilakukan Jokowi dan Basuki, tambah Azwar, seharusnya menjadi momentum dan diikuti langkah perubahan di jajaran birokrasi DKI. Gamawan juga mengakui, pengisian jabatan secara terbuka akan sangat baik dan lebih adil. Sepanjang pelaksanaan seleksi terbuka berlangsung sesuai aturan, tidak ada keberatan dari PNS lainnya.