Jokowi Cari Solusi Relokasi Warga di Waduk Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan lebih intens merelokasi warga yang tinggal di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara. Sebab, secara tegas ia melarang warga bertahan membuat permukiman di dalam lokasi waduk tersebut.

Jokowi mengaku telah menerima laporan tentang adanya segelintir warga yang menolak pindah dari kawasan Waduk Pluit ke tempat yang disediakan saat ini, yaitu rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Marunda. Alasannya cukup bervariatif, tetapi umumnya penolakan segelintir warga tersebut lantaran enggan berjauhan dengan lokasi tinggal dan tempat kerjanya saat ini.

"Siapa yang bilang enggak mau pindah? Cuma satu-dua orang saja. Mereka mau pindah ke luar waduk tetapi harus diberi solusi," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Namun, saat ditanya mengenai solusi selain merelokasi warga ke rusun Marunda, mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku belum memilikinya. Untuk itu, pada pekan depan, Jokowi berencana mengunjungi warga yang tinggal di kawasan Waduk Pluit.

Sementara ini, kata Jokowi, dirinya memiliki pemikiran untuk mencari tempat lain selain rusun Marunda. Dengan catatan, tempat itu bisa didirikan di atas lahan yang mencukupi, legal, dan memenuhi syarat lainnya.

"Soal waduk itu tegas, enggak bisa ditawar. Waduk enggak bisa buat rumah. Makanya saya mau ke situ, mau konsentrasi solusinya seperti apa. Kalau memang ada lapangan di dekat situ (Waduk Pluit), saya mau lihat," ujarnya.

Kawasan Waduk Pluit memiliki area 80 hektar. Namun, sekitar 20 hektarnya habis dicaplok untuk permukiman warga. Akibatnya, fungsi waduk tersebut tak dapat optimal. Kondisi waduk semakin diperparah karena kedalamannya berkurang dari 10 meter menjadi 3 meter.