Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Pasti Dalami Keterangan Nazaruddin

Kompas.com - 07/02/2013, 22:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, terkait skandal Hambalang, akan didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uji silang sebagai langkah validasi pun pasti dilakukan.

"Informasi itu tidak akan didiamkan KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (7/2/2013) malam. Dia mengatakan validasi bisa dilakukan dalam tiga cara.

Pertama, dengan meminta keterangan dari orang-orang yang dianggap tahu soal kesaksian Nazaruddin. Kedua, meminta keterangan dari orang-orang yang disebut Nazaruddin. Ketiga, memvalidasi peristiwa yang disebut Nazaruddin memiliki kaitan dengan proyek Hambalang.

"Jadi KPK bisa memanggil orang-orang yang disebut," kata Johan. Tapi, imbuh dia, KPK belum berencana memanggil Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut-sebut terlibat dalam skandal Hambalang.

Nazaruddin kembali memberikan keterangan kepada KPK terkait skandal Hambalang, Kamis (7/2/2013). Sebelum memberikan keterangan, dia mengatakan siap menyerahkan bukti baru dugaan keterlibatan Anas dalam skandal Hambalang.

"Ini saya mau kasih lagi barbuk (barang bukti) tentang uang Rp 1,2 triliun yang dikelola waktu APBN 2010, yang uangnya dipakai Anas di kongres," ujar Nazaruddin. Dia tak menyebutkan lebih rinci barang bukti apa yang akan dia serahkan.

Lagi-lagi, Nazaruddin menyatakan Anas layak menjadi tersangka kasus ini. Dia pun mengatakan, KPK sudah mengantongi bukti cukup untuk menjerat Anas. "Tapi, ini kan masih ada tarik-menarik politik yang kita tidak tahu, apakah KPK masih bisa diintervensi," ujar dia.

Dalam kasus Hambalang, KPK sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar. KPK pun menyatakan tengah menyelidiki aliran dana dari kasus tersebut, termasuk kemungkinan ke Partai Demokrat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Nasional
    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com