Ke Mana Pengelola Rusun Marunda?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan warga duduk berkelompok di lantai dasar Blok 1 dan Blok 2 Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (12/2/2013) siang. Pria, wanita, dan anak-anak itu datang dari berbagai kelurahan di wilayah Penjaringan.

Tujuan mereka sama, hendak mendaftarkan diri untuk pindah ke rusun milik Pemprov DKI itu. Namun, harapan mereka belum membuahkan hasil hingga kini. Pengelola rusun tak kunjung terlihat di kantornya. Bahkan, Siti Maesaroh (40), warga Muara Angke yang telah enam kali bolak-balik Penjaringan-Marunda tak pernah mendapati pintu kantor di lantai dasar Blok 1 itu dalam kondisi terbuka.

"Kalau dihitung sejak Senin (4/2/2013) lalu, saya udah enam kali kemari tapi enggak pernah bertemu pengelolanya," keluh Siti.

Entah apa yang sedang terjadi dengan pengelolaan rusun di ujung wilayah DKI itu. Di saat dua petinggi pemerintahan DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama bersemangat memindahkan warga korban banjir di daerah Penjaringan ke rusun tersebut, pihak pengelola justru adem ayem.

Tidak ada keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka. Kondisi inilah yang membuat warga yang telah berkumpul sejak pagi merasa gelisah dan kecewa.

"Kalau memang tidak dibuka lagi, ya diberitahukan. Kalau seperti ini kan kami jadi serba tak pasti," kata Siti.

Menurutnya, minat warga Penjaringan untuk pindah ke Marunda sangat besar. Siti mengaku datang sebagai perwakilan 13 warga lain yang termasuk dalam grupnya. Mereka berasal dari Rawa Bebek, Tanah Merah, dan Muara Angke.

"Hari Rabu sempat ketemu orang UPT (Rusun Marunda). Kami disuruh ke kelurahan (Penjaringan)," kata Siti.

Ia dan warga lainnya mengikuti arahan tersebut. Akan tetapi, penjelasan yang diberikakkan petugas Kelurahan Penjaringan justru berbeda. Petugas mengaku hanya mengurus proses pindah warga RW 17 Penjaringan, yakni warga yang menempati lahan waduk Pluit. Warga korban banjir dari kelurahan lain menjadi tanggung jawab pengelola rusun.

Ubay, warga Muara Karang, juga mengalami pengalaman serupa. Sudah tiga kali ia bersama istri dan anaknya mendatangi kantor pengelola rusun. Namun, sampai saat ini mereka tidak mendapatkan kepastian yang diinginkan.

"Kami dapat informasi rusun ini terbuka untuk semua warga Penjaringan yang jadi korban banjir. Kalau memang sudah ditutup atau dibatasi, kami mohon info resmi," ujar Ubay.

Saudi (66), warga Luar Batang, Penjaringan, juga mempertanyakan persoalan yang sama. Sebagai pensiunan PNS di lingkup Pemprov DKI, ia telah mendengar informasi tentang mundurnya Kepala Dinas Perumahan DKI Novrizal. Namun, dalam pandangan Saudi, situasi tersebut seharusnya tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

"Saya dengar Kadis Perumahan sudah mundur. Tapi, pengelola kan PNS. Mereka digaji untuk melayani kok malah bisa seenaknya aja enggak masuk kerja," ketus Saudi.

Hingga pukul 15.00 WIB, kantor pengelola rusun masih dalam kondisi tertutup. Sementara sebagian warga Penjaringan yang telah menanti sejak pagi akhirnya memilih tidur-tiduran di lantai dasar Blok 1 dan Blok 2 untuk menunggu kedatangan pengelola.