Jokowi Harap Sengketa TNI AU dengan Warga Tanah Galian Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa lahan antara TNI AU Halim Perdanakusuma dengan warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, mendapat perhatian serius oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Jokowi berharap, konflik menahun itu segera selesai.

"Problem-problem kecil seperti ini seharusnya sudah diselesaikan. Kalau tidak dirukunkan, bahaya," ujar Jokowi saat mengunjungi warga Cipinang Melayu, Minggu (17/2/2013) siang.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui wali kota Jakarta Timur telah memediasi warga dengan TNI AU. Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil signifikan. Kedua pihak masih berpegang pada pendirian masing-masing. Jokowi berharap, penyelesaian sengketa lahan tidak berlarut-larut dan tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Lebih jauh, Jokowi mengakui bahwa Waduk Halim Perdanakusuma adalah salah satu upaya TNI AU untuk mendukung Pemerintah Provinsi DKI menciptakan daerah resapan dan mengurangi banjir di Ibu Kota. Pihaknya tinggal membangun sodetan dari waduk ke Penghubung Sulaeman dan meneruskannya ke Kanal Banjir Timur (KBT).

"Kalau TNI AU mendukung resapan air, karena ada sungai dan mengurangi banjir. Tinggal bagaimana warga solusinya," lanjut Jokowi.

Warga Tanah Galian adalah sebutan bagi warga yang tinggal di lahan sengketa di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur sejak bertahun -tahun. Kedua pihak mengklaim kepemilikan atas lahan. Di lahan itu, warga belum memiliki RT dan RW resmi. Warga masih memperjuangkannya ke Gubernur DKI dan Wali Kota Jakarta Timur.

Tahun 2012 TNI AU membangun waduk seluas 32 hektare untuk menciptakan daerah resapan. Namun, keberadaan waduk malah menyebabkan banjir bukan hanya di daerah Tanah Galian tapi juga di permukiman yang tidak masuk sengketa. Sebab, air waduk tak mengalir ke Kanal Banjir Timur lantaran belum ada saluran penghubung. Kondisi ini yang kerap menyebabkan konflik horizontal tak hanya antara TNI AU dengan warga Tanah Galian, serta antara warga Tanah Galian dengan warga yang resmi bermukim.

Warga yang resmi berpendapat warga Tanah Galian seharusnya digusur agar permukimannya tidak menjadi korban kebanjiran. Sementara warga Tanah Galian berpendapat. Pemprov DKI harus membuat penghubung secepatnya agar banjir tak terjadi terus menerus.