Jokowi: MRT Harus Didampingi Kebijakan Keras

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimistis moda transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) dapat populer digunakan masyarakat Ibu Kota. Salah satu caranya adalah mendampingi MRT dengan kebijakan keras yang terkait.

Dalam public hearing MRT di Balaikota Jakarta, Jokowi mengakui ada keraguan dari masyarakat untuk menggunakan MRT. Alasannya cukup klasik, yakni tarif yang relatif lebih mahal dibanding beraktivitas menggunakan jenis transportasi lain.

"Ini masalah penumpang, masih ada yang bayang-bayangin jumlah cost dan memperkirakan jumlah penumpang akan rendah. Tapi nanti kita lihat," kata Jokowi, Rabu (20/2/2013).

Ia menegaskan akan mendesak masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dalam menunjang rutinitasnya. Mulai dari ganjil-genap, jalan berbayar (electronic road pricing atau ERP), pajak parkir tinggi, dan menekan tarif MRT.

"Seperti di Singapura, dampingi dengan policy, dan saya akan dampingi itu dengan keras. Memang iya, kalau tarif MRT Rp 10.000, mending naik sepeda motor," ujarnya.

Mengenai tarifnya, PT MRT Jakarta memprediksi tarifnya ada di kisaran Rp 15.000 per orang dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 174.000-261.800 orang per hari, dan subsidi pemerintah Rp 3,1 triliun dalam 11 tahun, atau Rp 2,2 triliun dalam 22 tahun. Bila tanpa subsidi, tarifnya mencapai Rp 35.000 per orang.

"Itu kajian kami, dan harga tiket tergantung juga dengan subsidi dari pemerintah," ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo.