Presiden: Tak Adil Gaji Kepala Daerah Tak Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai sudah saatnya gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota dinaikan. Pasalnya, kata Presiden, sudah delapan tahun gaji mereka tidak mengalami kenaikan.

Hal itu dikatakan Presiden ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Hal itu dikatakan Presiden menanggapi pernyataan Ketua Umum Apkasi Isran Noor. Isran mengaku diminta menyampaikan aspirasi terkait kenaikan gaji. Mereka membandingkan dengan gaji anggota DPRD yang lebih besar. "Sebenarnya berat kami sampaikan, tapi karena amanah, apa boleh buat," kata Bupati Kutai Timur itu.

Presiden mengatakan, yang disampaikan Isran benar sehingga tidak perlu meminta maaf. Gaji, kata dia, memang harus layak dan sebanding dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya.

Presiden mengaku sudah menugasi para menteri terkait, terutama Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk membahas kenaikan gaji kepala daerah. Pembahasan itu, kata dia, dikoordinasikan oleh Wakil Presiden Boediono.

Menurut Presiden, kenaikan gaji kepala daerah harus segera diimplementasikan lantaran gaji PNS, TNI/Polri, atau pejabat pemerintah sudah dinaikkan. Presiden memberi contoh gaji PNS golongan IA yang tadinya sekitar Rp 600.000 per bulan, kini sudah Rp 2 juta per bulan.

"Karena dalam jangkauan APBN kita, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar," kata Presiden.

"Tetapi ketika semua (pegawai sudah) dipikirkan, tidak keliru kalau bupati, walikota, gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan. Ketua Apkasi bisa terus komunikasi dengan Mendagri. Sudah pegang nomor handphone masing-masing, kan?" kata Presiden disambut tawa dan riuh tepuk tangan para bupati yang hadir.