Patroli Terpadu Dirasa Efektif
Kepala Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Mohammad Iqbal, Rabu (27/2), meyakini, patroli terpadu dan razia rutin telah menutup dan memperkecil ruang gerak pelaku kriminal.
”Patroli terpadu melibatkan polisi, TNI, dan satuan polisi pamong praja (satpol PP) setiap hari,” ujarnya.
Dalam beberapa patroli atau razia, petugas menemukan senjata, barang terlarang, dan hasil kejahatan.
Adapun razia rutin dilakukan sehari dua kali di tujuh lokasi, dan terus berpindah lokasi. Sejumlah pelaku kejahatan juga tertangkap dalam razia ini.
Jenis tindak pidana di Jakarta Utara didominasi pencurian dengan pemberatan, sebanyak 393 kasus, disusul pencurian kendaraan bermotor (337 kasus), narkotika (252), dan penganiayaan berat (225).
Secara umum, jumlah kejadian kasus turun berdasarkan jenisnya, kecuali kasus pencurian yang naik dari 103 kasus menjadi 110 kasus. Namun, tingkat penyelesaiannya naik dari 34 persen men jadi 44 persen.
Selain itu, antisipasi kriminalitas ditempuh dengan mendekati masyarakat. Pendekatan ini, antara lain, melalui program Jumat keliling, nongkrong bareng polisi, dan inovasi melalui program polisi peduli pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Selain pemerintah daerah, program peduli ini juga melibatkan perusahaan swasta.
Pada akhir November 2011, misalnya, polisi menggelar program polisi peduli pengangguran. Polisi memfasilitasi sekitar 1.000 pengangguran untuk diprioritaskan menempati sejumlah posisi di proyek perbaikan pelabuhan. Namun, kemampuan dan kompetensinya tetap diperhatikan sesuai kebutuhan.
Enam kawasan pelabuhan di utara Jakarta, yakni Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Marunda, dan Kalibaru, dihuni oleh kelompok masyarakat yang beragam.
Terdapat sedikitnya 170 perusahaan di kawasan yang memiliki fungsi strategis sebagai pelabuhan niaga, ekspor-impor, penumpang, dan militer itu. Namun, keamanan menjadi isu penting karena ada kesenjangan sosial.
Angka pengangguran dinilai sebanding dengan kriminalitas, dan hingga kini masih menjadi masalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk yang bekerja di DKI Jakarta meningkat dari 4,59 juta pada Agustus 2011 menjadi 4,84 juta pada Agustus 2012. Namun, jumlah pengangguran terbuka dinilai masih tinggi, yakni 9,87 persen atau 529.970 orang pada Agustus 2012.
Pada program lainnya, polisi memfasilitasi pendirian gedung sekolah gratis yang menampung anak-anak warga di wilayah abu-abu.
Kepolisian Sektor Pademangan, misalnya, menggandeng pengusaha dan memfasilitasi pembangunan beberapa ruang kelas dan lahan untuk relokasi Sekolah Darurat Kartini di kolong jalan tol, di pinggir Jalan Lodan, Jakarta Utara.
Pakar ilmu kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, berpendapat, polisi tidak perlu langsung mengatasi persoalan seperti pengangguran dan kemiskinan yang menjadi domain pemerintah.
Polisi sebaiknya memberi masukan, mendorong, dan mengingatkan pemerintah dan instansi terkait untuk mengatasi persoalan.
Selain itu, lanjut Bambang, perlu integrasi antarlembaga terkait keamanan, seperti polisi, TNI, satpol PP, dan satuan pengamanan (satpam).
Beberapa lembaga ini masih bekerja sendiri sehingga pengamanan tidak efektif. Lemahnya sistem keamanan ini disiasati oleh pelaku kejahatan
Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menilai, upaya yang dilakukan Polres Jakarta Utara dalam menekan angka kriminalitas, mulai dari hulu, melalui berbagai pendekatan, adalah tepat secara teori. Akan tetapi, usaha ini perlu waktu, biaya, dan komitmen polisi dan masyarakat.
”Upaya mencegah kriminalitas dari hulu butuh waktu hingga beberapa generasi, dan karena itu butuh komitmen dan konsistensi. Ada sebagian masyarakat yang menuntut perubahan cepat dan melihat hasil segera,” ujarnya.
Terpopuler
Now Trending
