Gerindra: Pertemuan SBY dan Prabowo Tak Bahas Koalisi dan Mentan

JAKARTA,KOMPAS.com  - Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat menegaskan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto tidak membahas koalisi partai pada tahun 2014. Dia juga membantah Prabowo diminta menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian.

"Soal koalisi antara kedua partai tidak menjadi fokus pembicaraan mereka," tegas Martin yang juga anggota Komisi III DPR, Selasa (12/3/2013). Karenanya, pembicaraan juga tak membahas masalah kontrak politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Strategi politik masing-masing partai untuk Pemilu 2014 pun, imbuh Martin, tak muncul dalam pertemuan tersebut.

Menurut Martin apa yang dibicarakan kedua tokoh ini banyak mengenai strategi kepentingan bangsa ke depan, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Tapi dia tak menampik tema pembicaraan itu terkait dengan proses peralihan kepemimpinan nasional.

Martin mengatakan SBY dan Prabowo lebih memikirkan dan membahas bagaimana membuat suasana politik aman dan tenteram di tanah air pada tahun politik hingga 2014."Itulah yang menjadi komitmen mereka berdua," tegas Martin.

Sebelumnya, bertempat di Kantor Presiden, Senin (11/3/2013), SBY dan Prabowo bertemu hampir dua jam. Banyak persoalan nasional, ekonomi yang dibahas kedua tokoh politik bangsa ini.

Isu Menteri Pertanian

Martin pun membantah bahwa dalam pertemuan itu SBY meminta Prabowo menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian, menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi di Kementeria Pertanian yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Prabowo calon Presiden terkuat sekarang. Kok jadi Menteri?," tepis dia.

Menurut Martin apabila hanya membicarakan persoalan kursi menteri spektrumnya terlalu kecil untuk dua tokoh besar yang berlatar belakang militer tersebut. Apalagi, tambah dia, pertemuan dilakukan di Istana Negara. "Terlalu kecil hal seperti itu mereka bicarakan di istana negara. Lagi pula kasus korupsi Kementerian Pertanian adalah urusan KPK," ujar dia. (Srihandriatmo Malau | Willy Widianto)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014