Kartu Sehat Dievaluasi

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana mengevaluasi dan melakukan uji publik pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat yang sudah berjalan empat bulan. Jokowi mengakui masih banyak hal perlu diperbaiki, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia.

Evaluasi dan uji publik akan dilakukan pekan depan. Kepesertaan Kartu Jakarta Sehat (KJS), kesiapan rumah sakit, sistem komunikasi informasi, dan jumlah tenaga medis adalah fokusnya.

”Sistem 119 juga harus diperbaiki. Kan, baru mulai, masa langsung baik? Yang paling penting, sistem dimulai dulu. Bila ada yang belum berjalan, laporkan. Nanti kami perbaiki,” kata Jokowi, Rabu (13/3), di Balaikota.

Dalam beberapa bulan terakhir, muncul setidaknya dua kasus pasien meninggal karena ruang perawatan penuh akibat membeludaknya pasien pengguna KJS.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati menilai, meskipun masih banyak kekurangan, KJS sudah berada di jalur yang benar.

”Persoalan yang sering muncul adalah komunikasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Tidak bisa juga dikatakan rumah sakit menolak pasien karena kondisinya memang ruang rawat penuh,” katanya.

Dien menambahkan, kapasitas ruang rawat kelas III sudah ditambah 351 tempat tidur sehingga total jumlahnya 7.000 tempat tidur. Penambahan dalam dua tahun ini ditargetkan sebanyak 1.500 tempat tidur.

Jumlah ruang rawat inap di puskesmas juga akan ditambah sekitar 250 tempat tidur. Saat ini, sudah ada 250 tempat tidur di puskesmas rawat inap.

Dien juga meminta warga dan rumah sakit agar memaksimalkan layanan tanggap darurat 119. Dengan menghubungi nomor itu, warga bisa mendapat informasi tentang ruang perawatan, ICU, dan fasilitas lainnya.

Saat ini, yang paling perlu dilakukan untuk memperbaiki KJS adalah penguatan sistem komunikasi dan sistem rujukan serta penambahan tenaga medis. Jumlah dokter di Jakarta masih kurang 400 orang.

Klinik dokter

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menunjuk klinik dokter sebagai tempat pelayanan KJS untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di puskesmas.

”Kami mau melaksanakan ide IDI. Kami menunggu rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendata klinik yang layak menyelenggarakan pelayanan,” kata Basuki.

Dia yakin peserta KJS senang sebab tidak lagi pergi ke puskesmas yang jauh, cukup ke klinik dokter terdekat rumahnya. Sistem ini juga bisa menjadi alat seleksi pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit.

Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris menilai, program KJS bisa menjadi ”laboratorium” operasionalisasi BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan 1 Januari 2014. ”Evaluasi perlu,” kata Fachmi Idris.

Kepala Sekretariat Dinas Kesehatan DKI Jakarta Angliana Dianawati menemukan masih ada ketidaksepahaman antarpetugas puskesmas. Ada perbedaan penilaian, pasien mana yang perlu dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Kekurangan ini perlu ditutup dengan memperbaiki pelayanan. (FRO/MKN/NDY)