KSAD TNI Jamin Tak Ada Kudeta SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan, tidak akan ada upaya menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Menurutnya, kudeta hanyalah isu yang dikembangkan.

"Kudeta biasanya memang datang tuduhannya dari tentara, tapi Angkatan Darat tidaklah. Saya sampaikan pada semua yunior, kudeta adalah hal yang tidak baik," kata Pramono di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Ia mengatakan, sejak awal Presiden dipilih melalui proses demokrasi. Untuk itu, ia berharap pergantian kepemimpinan melalui proses yang sama dan dapat berjalan baik. "Kalau boleh saya memohon, laluilah aturan sesuai dengan yang berlaku (demokrasi), kan sudah kesepakatan. Dan Angkatan Darat tidak akan melakukan itu (kudeta), saya jamin itu," terangnya.

Pramono mengaku telah meminta seluruh jajarannya untuk menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, termasuk pihak lain yang membuat isu kudeta. "Saya juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata, janganlah mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita berita yang tidak baik," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (25/3/2013). Aksi unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya. Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya.

Semua tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik. Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.