Aksi 25 Maret Jangan Diartikan Upaya Kudeta

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menafsirkan aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh sejumlah aktivis pada 25 Maret 2013 mendatang merupakan sebuah upaya kudeta. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki tradisi kudeta.

"Kita tidak punya tradisi kudeta sejak dulu seperti negara-negara lain. Untuk itu, jangan disalahartikan aksi yang akan terjadi mendatang merupakan sebuah upaya kudeta," katanya, di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Saleh mengungkapkan, aksi kudeta hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan bersenjata. Dalam hal ini, katanya, pihak yang memiliki kekuatan itu adalah TNI dan kepolisian. Sementara kewenangan tertinggi yang mengatur kedua kekuatan tersebut adalah Presiden sehingga Saleh menilai tidak mungkin akan terjadi kudeta seperti yang dikhawatirkan Presiden SBY.

"Anggota TNI dan polisi kita sejak awal masuk tidak pernah diajarkan untuk kudeta sehingga tidak mungkin ada kudeta dari mereka. Apa mau mereka dicopot dari pangkat dan jabatannya saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan, akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (25/3/2013) mendatang. Aksi unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal purnawirawan TNI lainnya. Mereka menyatakan akan mendukung pemerintahan SBY hingga akhir masa jabatan tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan ke luar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.

TNI AD jamin tak ada kudeta

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan, tidak akan ada upaya menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Menurutnya, kudeta hanyalah isu yang dikembangkan.

"Kudeta biasanya memang datang tuduhannya dari tentara, tapi Angkatan Darat tidaklah. Saya sampaikan pada semua yunior, kudeta adalah hal yang tidak baik," kata Pramono di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Ia mengatakan, sejak awal Presiden dipilih melalui proses demokrasi. Untuk itu, ia berharap pergantian kepemimpinan melalui proses yang sama dan dapat berjalan baik. "Kalau boleh saya memohon, laluilah aturan sesuai dengan yang berlaku (demokrasi), kan sudah kesepakatan. Angkatan Darat tidak akan melakukan itu (kudeta), saya jamin itu," terangnya.

Pramono mengaku telah meminta seluruh jajarannya untuk menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, termasuk pihak lain yang membuat isu kudeta. "Saya juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata janganlah mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita berita yang tidak baik," katanya.

Ikuti berita lainnya terkait dinamika politik dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014