Subsidi KRL Masih Dibutuhkan

Pemerintah abai

Pengamat perkeretaapian Djoko Setijowarno dan ahli transportasi Institut Teknologi Bandung, Harun al-Rasyid Lubis, yang dihubungi, Selasa (26/3), mengatakan, kisruh penghapusan KRL ekonomi akibat relasi yang tidak baik antarinstitusi, yaitu PT KAI sebagai operator di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dirjen Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan.

”Selain itu, ada pengabaian terhadap fasilitas negara, yaitu sarana prasarana KRL ekonomi yang menyebabkan kondisinya kini memburuk dan mencapai titik kulminasi, di mana dikategorikan tidak layak pakai lagi,” kata Harun.

Harun menegaskan, memperdebatkan siapa yang salah atau yang paling bertanggung jawab terkait masalah KRL ekonomi hanya akan memperlebar masalah. Menurut dia, semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, kembali ke hak dan kewajibannya untuk melayani rakyatnya.

Penyediaan sistem transportasi publik yang terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk dalam hak dan kewajiban pemerintah itu.

”Jangan hanya berfoya-foya menghamburkan uang dengan memberikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada kendaraan pribadi yang banyak dimiliki orang kaya,” kata Djoko.

Djoko memaparkan, sebanyak 93 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh kendaraan pribadi, yaitu 40 persen oleh sepeda motor dan 53 persen mobil. Adapun angkutan umum hanya mendapatkan limpahan subsidi 3 persen dan angkutan barang 4 persen.

Berdasarkan perhitungan itu, total sekitar Rp 175 triliun dikuras dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 untuk subsidi BBM kendaraan pribadi.

Ancam blokade

Sementara itu, di tempat terpisah, kelompok masyarakat yang menamakan Forum Aliansi Rakyat Bersatu Pengguna Kereta Api Ekonomi dan Commuter Line Indonesia Bersatu mengancam kembali akan memblokade Stasiun Bekasi seperti yang dilakukan pada Senin lalu.

”Kalau KRL ekonomi dihapus, kami bikin aksi lebih besar,” kata koordinator aksi, Leonardus N Abi.

Aksi tidak terbatas di Bekasi, tetapi juga akan dilakukan di jalur lain, yakni Serpong-Jakarta dan Bogor-Jakarta yang KRL ekonominya juga akan dihapus. ”Kami siap untuk aksi lebih besar,” kata Leonardus.

KRL ekonomi selayaknya dipertahankan karena masih dibutuhkan. Lima perjalanan per hari mampu mengangkut 3.339 orang dari Stasiun Bekasi. Sebanyak 47 perjalanan commuter line hanya mengangkut 11.393 orang per hari. (BRO/GAL/RAY/ART/nel)