Jokowi: Kalau World Bank Rumit, Ya Enggak Usah

JAKARTA, KOMPAS.com — Renegosiasi akan dilakukan terkait syarat yang diajukan Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau normalisasi 13 sungai sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, jika masih rumit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih membatalkannya.

"Kita mau nanya, mereka itu (Bank Dunia) tetap dengan cara-cara yang rumit seperti itu atau tidak? Kalau masih seperti itu, ya enggak usah, gampang," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Jokowi menilai Bank Dunia mempersulit proses peminjaman. Padahal, di sisi lain, Jokowi merasa pihaknya memiliki dana lebih besar ketimbang pinjaman yang ditawarkan Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun.

Dengan jumlah pinjaman yang dianggap kecil dan waktu pengembalian yang lama serta besarnya bunga, Jokowi menganggap tawaran Bank Dunia terlalu rumit dan memberatkan DKI Jakarta. "Kalau syarat-syaratnya rumit seperti itu, kita sampaikan enggak perlu pinjam saja," kata Jokowi.

Sekadar informasi, proyek JEDI digagas saat era Fauzi Bowo untuk menanggulangi banjir. Realisasi proyek ini dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.

Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana Bank Dunia.

Pengajuan pinjaman ke Bank Dunia sebenarnya sudah sejak tahun 2008. Namun, karena hambatan birokrasi, realisasinya baru terjadi tahun 2012. Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, China, India, dan Taiwan. Jika selesai, proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta.

Secara keseluruhan, proyek JEDI meliputi 57 kelurahan di 4 wilayah DKI Jakarta, yakni di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Proyek JEDI ini diharapkan mampu membebaskan permukiman warga dari banjir.