Jokowi Prioritaskan Dokter Keluarga di Daerah Kumuh dan Miskin

Kompas.com - 04/04/2013, 15:54 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program dokter keluarga di Jakarta akan diprioritaskan di daerah kumuh dan kantong-kantong kemiskinan. Hal itu dilakukan untuk menjamin layanan kesehatan yang layak bagi warga tidak mampu.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk menjadi prioritas dari program ini. Jokowi belum bersedia menyebutkan lokasi yang dimaksud dengan alasan belum menerima data akuratnya.

"Data lapangan itu yang kita belum dapat. Kita belum tahu lokasi di mana dokter itu akan ditempatkan," kata Jokowi, Kamis (4/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, dalam pertemuan dengan PT Askes dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), konsep penempatan dokter keluarga bakal dilakukan per kelompok wilayah. Artinya penempatan dokter tidak harus di tiap wilayah, tetapi ditempatkan berdasarkan kelompok wilayah yang membutuhkan.

"Tadi kita bicara per kelompok wilayah yang memang membutuhkan, dikonsentrasikan ke sana," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan akan segera menggulirkan program dokter keluarga. Pada tahap awal, program ini bakal dimulai di dua kelurahan di Jakarta Utara, yakni Tanjung Priok dan Marunda. "Kita pilih daerah itu karena penduduknya padat, tingkat penyebaran penyakit cukup tinggi, habis banjir juga," kata Dien.

Program dokter keluarga dicanangkan untuk memperkuat pelayanan primer. Dokter keluarga bertugas mempromosikan pola hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit kronis, deteksi dini, dan pelaporan penyakit menular. Melalui program ini, angka orang sakit diharapkan dapat dikendalikan sehingga jumlah kunjungan ke rumah sakit menjadi berkurang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dokter keluarga lebih banyak bertugas mencegah orang agar tidak sakit atau tidak sakit lebih parah. Penunjukan dokter keluarga ini akan ditentukan bersama antara Pemprov DKI dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan anggaran pada awal bulan untuk para dokter keluarga itu dengan sistem kapitasi. Ada atau tidak ada orang sakit, dana itu bisa dipakai dokter. Alokasi anggaran yang disediakan untuk dokter keluarga masih dalam penggodokan dengan perkiraan Rp 5.000, Rp 7.000, atau Rp 10.000 per orang per bulan.

Setiap dokter keluarga diharapkan mampu melayani kesehatan untuk 2.000 sampai 2.500 warga di tempat tugasnya dalam sebulan. Model pelayanan seperti ini diyakini menguntungkan pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan dokter. Pasien tidak perlu datang ke puskesmas karena sudah ada dokter keluarga di lingkungannya.

Sementara itu, dokter keluarga mendapat keuntungan jika warga yang menjadi tanggung jawabnya sehat. Hal itu dikarenakan sistem pembayaran dihitung berdasarkan jumlah warga yang sehat (kapitasi). Model pelayanan ini ditargetkan bisa diterapkan dalam waktu dekat. Untuk sementara, Pemprov DKI juga tidak akan memberikan syarat terlalu ketat bagi calon pasien.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.