Tegakkan Hukum terhadap Pelaku Premanisme

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik premanisme atau penyelesaian masalah dengan cara kekerasan terjadi akibat lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasinya, pemerintah diminta sungguh-sungguh menegakkan hukum terhadap setiap pelaku premanisme, termasuk oknum aparat yang terlibat.

"Pastikan bahwa pemerintah serius meningkatkan kredibilitas penegak hukum dan proses hukum. Hanya dengan cara itu, premanisme bisa diatasi," kata Direktur Eksekutif Elsam, Indri D Saptaningrum, di Jakarta, Senin (8/4/2013).

Menurut dia, penyerangan oknum Kopassus yang menewaskan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu harus dipisahkan dengan upaya pemberantasan premanisme.

Kasus itu justru mempertontonkan cara "premanisme", yaitu sekelompok oknum tentara untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan, sepihak, dan melawan prosedur hukum.

Praktik premanisme semacam itu sangat berbahaya karena menggerogoti mekanisme hukum, bahkan mengajak kita kembali ke cara rimba, yaitu siapa kuat, dia yang menang. Apalagi, jika itu dilakukan dengan mempergunakan sumber daya negara, seperti senjata untuk sumber daya manusia pasukan keamanan.

"Jelas, ini ancaman serius bagi konsolidasi demokrasi yang salah satu pilarnya adalah penghargaan atas mekanisme hukum dan supremasi hukum," katanya.

Salah satu sumber munculnya premanisme adalah mandulnya penegakan hukum. Untuk mengatasinya, pemerintah harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Dorong polisi bekerja secara profesional. Evaluasi lembaga-lembaga yang memang terindikasi terlibat dalam praktek premanisme.

Karena masalahnya soal penegakan hukum, semestinya institusi-insitusi non-penegak hukum jangan dilibatkan dengan alasan apa pun. "Dalam hal ini, publik perlu mengawasi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk peradilan yang transparan dan adil," katanya.