DKI Pasang Alat Deteksi KTP
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati, Rabu (10/4), mengatakan, alat pendeteksi seperti pemindai dengan sinar ultraviolet akan dipasang di 341 puskesmas di Jakarta dan di rumah sakit. ”Kunci awal pengajuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) ada di puskesmas. Alat itu dipasang di setiap puskesmas untuk mengetahui KTP yang diajukan warga asli atau tidak,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendeteksi 16 KTP yang diduga palsu yang digunakan untuk mengajukan KJS di puskesmas. Dengan alat deteksi sinar ultraviolet, petugas di puskesmas bisa mengetahui keaslian KTP dari warna ataupun hologram burung garuda pada KTP tersebut.
Dinas kesehatan masih menghitung berapa kebutuhan anggaran untuk pengadaan alat pemindai dengan sinar ultraviolet. Menurut Dien, jika biaya tidak besar, pembiayaan akan diambilkan dari dana badan layanan umum daerah. Akan tetapi, apabila biayanya besar, pengadaan alat dilakukan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Apabila disinyalir ada KTP palsu, petugas dinas kesehatan bisa melapor ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Petugas bisa menanyakan nomor KTP yang tertera pada kartu untuk dicek kebenarannya di basis data dinas kependudukan dan catatan sipil.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bahkan mengancam akan melaporkan pemilik KTP palsu ke polisi.
”Saat ini, banyak sekali orang yang mau membuat KTP DKI Jakarta, baik yang palsu, asli tetapi palsu, maupun memang asli demi mendapatkan KJS. Kalau dibiarkan, hal itu akan membuat penduduk Jakarta bertambah. Penambahannya di kalangan warga miskin yang minta fasilitas,” kata Basuki.
Hal itu, menurut Basuki, tidak dapat dibiarkan. Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melarang siapa pun untuk menjadi warga Jakarta. Namun, untuk mengantisipasi bertambahnya penduduk miskin peminta fasilitas, Pemprov DKI akan memperketat syarat pengajuan untuk KJS.
”Kami sedang menyiapkan peraturan, yaitu warga dengan KTP Jakarta yang belum 3 tahun tinggal di Jakarta tidak akan bisa mendapat Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, rumah susun, dan izin pedagang kaki lima,” ujar Basuki.
Peraturan seperti itu pun, lanjut Basuki, masih membuka celah pemalsuan tanggal pembuatan KTP. Bisa saja waktu pembuatan dimundurkan tiga tahun, seolah-olah yang bersangkutan sudah lama tinggal di Jakarta.
Untuk itu, Basuki menyatakan akan menindak tegas dan memidanakan orang-orang yang ketahuan memalsukan KTP dan isinya.
Untuk sementara, saat alat deteksi belum ada di puskesmas, Dien mengatakan, petugasnya akan memeriksa KTP secara manual. Dari temuan sebelumnya, secara kasatmata dapat dilihat KTP tersebut palsu.
Ada keterangan yang dihapus dan diganti dengan keterangan baru. Ada pula yang mengganti foto dengan menempelkan foto lain di atasnya.
Selain memeriksa KTP, dinas kesehatan akan mempercepat layanan dokter primer. Menurut Dien, jika layanan dokter primer sudah berjalan, jumlah warga yang datang ke rumah sakit akan turun.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea mengakui banyak KTP DKI palsu. ”Kalau dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tentu tidak palsu. KTP ketahuan kalau palsu saat perpanjangan. Ini bukan kami yang mengeluarkan,” katanya.
Yang sering terjadi, lanjut Purba, pengajuan KTP yang kurang lengkap syaratnya, tetapi tetap disetujui. Syarat pengajuan KTP di DKI Jakarta banyak. Harus ada surat keterangan pindah dari daerah asal, surat pengantar dari RT dan RW sesuai domisili di Jakarta, fotokopi KTP dan kartu keluarga penjamin, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan bekerja dari instansi atau majikan untuk sektor informal, surat keterangan kelakuan baik, fotokopi akta perkawinan bagi yang telah menikah, dan surat keterangan mengikuti pendidikan dari lembaga bagi yang sedang belajar atau kuliah.
Sebelumnya, Purba pernah melaporkan temuan blangko KTP palsu di Kelurahan Kebon Kacang ke Polres Jakarta Pusat. Menurut Purba, blangko itu tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI. Sampai saat ini, polisi masih memproses laporan itu.
Polisi menyarankan agar lurah di tempat temuan blangko palsu juga ikut melaporkan ke polisi. Hal itu untuk mengetahui apakah tanda tangan lurah dipalsukan atau tidak.
”Lurahnya sudah tidak bertugas lagi di situ. Kami masih menunggu kelanjutannya. Mungkin dia bertugas di tempat lain,” kata Purba.
Terpopuler
Now Trending
