Kompas.com - 13/04/2013, 08:39 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah DKI Jakarta belum memberikan surat pemberitahuan perubahan beban pengembalian pinjaman kepada DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, hal ini menyebabkan belum keluarnya surat revisi pinjaman megaproyek transportasi massal berbasis rel alias mass rapid transit (MRT). Surat itu dibutuhkan DPRD untuk membuat rekomendasi yang akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk selanjutnya dikirimkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar dana pinjaman itu cair.

"Sampai saat ini belum ada surat perubahan dari Gubernur atau Pemprov DKI Jakarta, bagaimana kami mau merespons?" kata Triwisaksana, di Jakarta, Jumat (12/4/2013).

Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan, kesepakatan Pemprov DKI bersama Menteri Keuangan telah disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta. DPRD DKI tak akan merevisi Perda tersebut. Namun, ia menekankan, perlu sikap kehati-hatian dalam mengeluarkan rekomendasi karena hal ini menyangkut uang senilai Rp 15 triliun.

"Semua akuntabilitasnya harus hati-hati karena yang dipakai uang rakyat," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun mengakui bahwa Pemprov DKI belum memberikan surat rekomendasi kepada DPRD DKI. Namun, ia telah menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani untuk segera membuat surat pemberitahuan perubahan beban pengembalian pinjaman.

Dengan terganjalnya administrasi tersebut, Basuki mengatakan, kemungkinan ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan MRT batal dilaksanakan bulan ini. Sebelumnya, baik Basuki maupun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan optimistis megaproyek ini akan dimulai April.

"Nanti malah banyak orang yang protes kenapa ini mundur-mundur lagi. Semua itu kan tergantung kontrak. Kalau selesai kontrak, dana cair, baru ground breaking," kata Basuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencana Jokowi untuk memulai pembangunan MRT kembali terhambat dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Wakil Gubernur DKI Basuki mengatakan, PP baru itu mewajibkan agar para pemangku kepentingan terkait membuat kesepakatan pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah berubah perbandingannya menjadi 49:51 untuk Pemprov DKI.

PP itu mewajibkan untuk membuat  persetujuan pinjaman (loan agreement) oleh Bappenas, tetapi sebelumnya harus mendapat revisi persetujuan dari DPRD dan Mendagri. Mendagri selanjutnya harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sementara batas waktu yang telah ditentukan oleh Bappenas untuk mendapat rekomendasi dari Kemendagri adalah 5 April 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.