Kompas.com - 18/04/2013, 11:20 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher, yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka penerimaan suap kepengurusan izin lahan, tercatat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada Desember 2003. Saat itu, Iyus masih menjadi anggota DPRD.

Berdasarkan LHKPN Iyus yang diakses dari laman acch.kpk.go.id, terlihat bahwa total harta kekayaan politikus Partai Demokrat itu sekitar Rp 2,67 miliar pada 2003. Harta ini terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Bogor yang nilainya sekitar Rp 1,724 miliar.

Harta Iyus juga terdiri dari harta bergerak berupa mobil, usaha peternakan dan perkebunan, batu mulia dan logam mulia, serta giro setara kas. Adapun mobil-mobil yang tercatat dilaporkan Iyus nilai totalnya sekitar Rp 1,34 miliar. Mobil-mobil itu terdiri dari BMW tahun 2001 dengan nilai jual Rp 300 juta, Toyota Kijang perolehan 2001 dengan nilai jual Rp 160 juta, Toyota Harrier 2003 dengan nilai jual Rp 525 juta, Corolla 2001 dengan nilai jual Rp 190 juta, dan Vios 2003 yang nilai jualnya Rp 165 juta.

Sementara usaha peternakan yang dilaporkan Iyus berupa peternakan kambing 250 ekor kambing dengan nilainya sekitar Rp 100 juta pada 2000 hingga 2003. Kemudian Iyus melaporkan usaha peternakan ikas mas yang digarap pada 1997-2003 senilai Rp 30 juta, peternakan dua ton gurame senilai Rp 16 juta, serta perkebunan 10.000 jati emas pada 2003 yang nilainya sekitar Rp 250 juta.

Iyus juga tercatat melaporkan harta bergerak lainnya berupa batu mulia dan logam mulia sekitar Rp 116,5 juta, serta giro dan setara kas senilai Rp 101 juta. Selain melaporkan rincian harta tersebut, Iyus juga tercatat memiliki utang berupa pinjaman barang yang nilainya Rp 1 miliar.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Iyus sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait kepengurusan izin pengelolaan lahan di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat, untuk PT Gerindo Perkasa. Dia diduga bersama-sama pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor berinisial Usep Jumeno dan pegawai honorer di Pemkab Bogor, Listo Welly Sabu, menerima pemberian uang dari direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo dan perantara bernama Nana Supriatna.

Diduga, lahan seluas 100 hektar itu akan dibangun taman pemakaman bukan umum, padahal status lahan itu termasuk kawasan konservasi atau hutan lindung.

Ikuti berita terkait dalam topik:
KPK Tangkap Tangan di Sentul

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

    Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

    Nasional
    Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

    Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

    Nasional
    Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

    Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

    Nasional
    Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

    Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

    Nasional
    Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

    Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

    Nasional
    Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

    Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

    Nasional
    Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

    Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

    Nasional
    Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

    Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

    Nasional
    Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

    Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

    Nasional
    Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

    Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

    [POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

    Nasional
    Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

    Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

    Nasional
    Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

    Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

    Nasional
    Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

    Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

    Nasional
    Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

    Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.