Ketua DPRD Disuap untuk Ubah Kawasan Konservasi

Kompas.com - 19/04/2013, 03:12 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher diduga disuap PT Gerindo Perkasa untuk mengubah lahan konservasi di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, untuk dijadikan tempat pemakaman komersial mewah. Untuk memuluskan proses izin lahan pemakaman tersebut, Iyus dijanjikan bakal mendapat Rp 500 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi kini menelusuri apakah hanya Iyus yang bakal disuap PT Gerindo Perkasa untuk menjadikan lahan seluas 1 juta meter persegi di Desa Antajaya tersebut sebagai area pemakaman mewah. Iyus diduga dijadikan pintu masuk untuk melobi sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor.

”Yang pertama, sampai hari ini (kemarin), dari bukti tangkap tangan hari Selasa (16/4) dan Rabu (17/4), sudah pasti KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, bahwa ada pemberian yang diduga diperuntukkan bagi ID (Iyus Djuher) dalam konteks pengurusan izin lokasi. Memang benar yang mengeluarkan adalah birokrasi, dalam hal ini Pemkab Bogor. Sejauh mana nanti penelusuran itu, ini yang sedang dilakukan KPK. Apakah ada keterlibatan (pejabat Pemkab Bogor) di sana,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Kamis.

KPK telah menetapkan Iyus sebagai tersangka bersama orang yang diduga memberi suap, yaitu Sentot Susilo, Direktur Utama PT Gerindo Perkasa. KPK juga menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka, yakni pegawai Pemkab Bogor, Usep Jumenio; pegawai honorer Pemkab Bogor, Listo Welly Sabu; dan rekan Sentot, Nana Supriatna. Usep dan Welly diduga hanya perantara uang suap untuk diberikan kepada Iyus.

Soal dugaan keterlibatan Bupati Bogor Rahmat Yasin dalam kasus ini, Johan mengatakan, terlalu dini menyimpulkan ada keterlibatan pihak lain. Namun, Rahmat diyakini bisa terjerat jika Iyus berani membeberkan keterlibatan Rahmat. Apalagi, sebagian lahan yang hendak diubah menjadi area pemakaman mewah merupakan hutan sekaligus kawasan konservasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya Sugeng Teguh Santoso di Bogor, kemarin, mengatakan, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi perizinan. Percaloan izin membuat regulasi pengendali menjadi rusak sehingga merugikan masyarakat. (bil/gal)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.