Suap Lahan Makam, KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa empat orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (23/4/2013). Keempat orang itu akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin lokasi tempat pemakaman bukan umum. Mereka adalah Kepala Dinas Tata Kota Pemkab Bogor Burhanuddin, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Bogor Rosaidi, Kepala Bappeda Pemkab Bogor Adang Sutandar, dan Sekda Pemkab Bogor Nurhayati.

"Keempat orang itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ID (Iyus Djuher)," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (23/4/2013).

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan permintaan izin pengelolaan tanah untuk PT Gerindo Persada. Tanah seluas 100 hektar yang berlokasi di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat, itu menurut rencana akan dibangun untuk taman pemakaman bukan umum.

"Telah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan bahwa penerimaan hadiah atau janji memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Penetapan Iyus sebagai tersangka setelah penyidik KPK memeriksa sembilan orang tertangkap tangan, termasuk Iyus. KPK pun menjerat Iyus dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain menetapkan Iyus sebagai tersangka, KPK menetapkan status tersangka terhadap empat orang tertangkap tangan lainnya. Keempatnya adalah Direktur PT Gerindo Perkasa bernama Sentot Susilo, pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor berinisial Usep Jumeno, pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, serta Nana Supriatna yang diduga sebagai perantara yang berkaitan dengan PT Gerindo.  

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
Kasus Suap Lahan Makam