Basuki Bantah Tuding Warga Waduk Pluit Komunis

Kompas.com - 26/04/2013, 17:42 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyangkal telah menyebut warga di bantaran Waduk Pluit sebagai komunis karena tidak mau direlokasi dari tanah negara. Ia pun menolak meminta maaf atas pernyataannya sebelumnya.

Dalam wawancara dengan wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (24/4/2013), Basuki menyatakan bahwa warga yang menempati lahan secara ilegal di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, telah menyerobot tanah negara. Ia menolak permintaan ganti rugi kepada warga atas pembongkaran bangunan dan relokasi warga dari lokasi tersebut.

"Nah, sekarang logikanya, kalau ilegal, dibongkar terus minta ganti rugi, ya mampus kita, nanti semua orang bakal bangun (rumah). Enggak ada hukumnya, itu komunis," kata Basuki, Rabu.

Pernyataan itu kemudian diartikan sebagai kemarahan dan tudingan komunis terhadap warga. Namun, Basuki menyatakan bahwa perkataannya tersebut tidak berarti menuding warga bantaran Waduk Pluit sebagai penganut paham komunisme.

Ia menjelaskan alasan mengapa ia sampai mengeluarkan pernyataan tersebut. Pernyataan itu ia keluarkan karena ada sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendatanginya dan membawa proposal. LSM itu berbicara dengan mengatasnamakan warga bantaran Waduk Pluit untuk meminta pembagian lahan.

"Saya enggak marahin warga bantaran Waduk Pluit. Saya juga tidak bilang mereka komunis," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (26/4/2013).

"Jadi kan saya bilang, mana bisa lahan itu dibagi, karena itu tanah negara. Nah, LSM itu ngotot. Kalau ngotot, itu namanya ideologi komunis. Kemudian, LSM itu bilang, 'Rakyat boleh menjarah lahan'," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki menyatakan siap menerima warga Waduk Pluit yang ingin menuntutnya karena ucapannya tersebut. Ia berpendapat bahwa tindakan warga yang menempati tanah bukan milik mereka lebih bersalah dibandingkan dengan ucapannya. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, warga telah membangun bangunan di atas tanah negara dan menyewakan bangunan itu.

Selain itu, Basuki juga menuding warga tidak membayar pajak bumi bangunan, tetapi justru meminta ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penggusuran di lahan tersebut.

Basuki menegaskan, ia menolak permintaan warga bantaran Waduk Pluit untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Ia menyebutkan, Pemprov DKI sudah mengeluarkan bantuan cukup besar kepada warga bantaran Waduk Pluit. Dia menilai ada LSM yang berupaya mengadu domba warga dengan dirinya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

    Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

    Megapolitan
    Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

    Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

    Megapolitan
    Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

    Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

    Megapolitan
    Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

    Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

    Megapolitan
    Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

    Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

    Megapolitan
    Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

    Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

    Megapolitan
    Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

    Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

    Megapolitan
    Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

    Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

    Megapolitan
    Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

    Benyamin Davnie Targetkan Dapat Dukungan 4 Partai dalam Pilkada Tangsel

    Megapolitan
    Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

    Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

    Megapolitan
    Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

    Tak Ada Juknis dari Pemerintah, Penyelenggaraan MPLS Disebut Tanpa Standar yang Jelas

    Megapolitan
    Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

    Pegawai Dishub Depok yang Cegat Ambulans Akan Dilaporkan ke Badan Kepegawaian

    Megapolitan
    Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

    Pilotnya Terjerat Narkoba, Citilink Lakukan Tes Urine ke Karyawan

    Megapolitan
    Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

    Benyamin Davnie Klaim Dapat Dukungan dari PPP untuk Jadi Calon Wali Kota Tangsel

    Megapolitan
    Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

    Hari Pertama Pengenalan Sekolah, Apa Saja Kegiatan dan Materi yang Diberikan?

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X