Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Bisa Saja Caleg Ganda Kesalahan KPU

Kompas.com - 29/04/2013, 02:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Djafar mengatakan sejumlah calon anggota legislatif yang terindikasi ganda bisa jadi karena ada kesalahan teknis di pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh karena itu, Marwan mengatakan partainya akan memeriksanya terlebih dulu temuan caleg ganda itu. "Bisa saja ternyata kesalahannya bukan pada PKB, melainkan KPU yang salah memasukkan daftar caleg itu. Kan itu bisa terjadi kemungkinan itu. Maka dari itu, kami akan cek administrasinya dulu," ujar Marwan, saat dihubungi Minggu (28/4/2013).

Ia menuturkan partainya sama sekali tidak bermasalah jika nantinya caleg ganda itu dicoret. PKB, katanya, siap menggantikan posisi yang dicoret itu dengan caleg lainnya. "Kami masih ada kader perempuan lain, tidak masalah. Ini juga bukan strategi dari PKB agar memenuhi kuota perempuan," ungkap Marwan.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis data sejumlah caleg yang terindikasi ganda atau satu identitas ditempatkan di lebih dari dua daerah pemilihan (dapil). Sebagian besar caleg yang terindikasi ganda adalah caleg perempuan.

Di PKB, ada delapan nama yang terindikasi ganda yakni sebagai berikut:

  1. Eka Susanti (Dapil Kalimantan Barat, Dapil Sumatera Utara III, dan Jawa Tengah VI)
  2. Hasniati (Dapil Riau II dan Dapil Kalimantan Barat)
  3. Karina Astri Rahmawati (Dapil Jawa Barat IX dan Dapil Nusa Tenggara Barat)
  4. Nurhidayati (Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II) 5. Marda Hastuti (Dapil Bengkulu dan Dapil Jawa Barat V)
  5. Luluk Hidayah (Dapil Kalimantan Timur juga Dapil DKI Jakarta III)
  6. Rien Zumaroh (Dapil Jawa Tengah IV dan Dapil Jawa Timur V)
  7. Euis Komala (Dapil Jawa Barat III dan Dapil Maluku).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com