Kesejahteraan Harus Jadi Alasan Utama Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta jangan hanya melihat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam perspektif penyelamatan APBN. Pemerintah harus betul-betul menjadikan nasib rakyat kecil sebagai kriteria pengambilan keputusan kenaikan harga BBM.

"Jangan dilupakan bahwa kata 'kesejahteraan' adalah kata kunci mengapa negara ini didirikan. Maka nasib kesejahteraan rakyat harus menjadi dasar soal harga BBM," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari ketika dihubungi, Rabu (1/5/2013).

Hajriyanto mengatakan, harga BBM selalu menjadi lokomotif kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Jika harga BBM dinaikkan, katanya, akan menambah jumlah penduduk miskin dan menjadikan warga yang sudah miskin semakin miskin.

"Begitu seriusnya dampak kenaikan BBM, maka akan membawa resonansi dan reperkusi sosial atau politik yang sangat besar. Dalam perspektif ini, maka jangan sampai kenaikan harga BBM justru menjadi komoditas politik, apalagi politik pemilu," kata politisi Partai Golkar itu.

Hajriyanto tidak setuju jika rencana kenaikan harga BBM hanya didiskusikan dalam konteks politik, khususnya menjelang Pemilu 2014. "Terlalu remeh temeh jika kenaikan harga BBM yang implikasinya sangat serius itu hanya didiskusikan dalam konteks politik, politik pemilu, apalagi bantuan langsung tunai yang cuma untuk kepentingan pemenangan pemilu."

Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga BBM dalam batasan tertentu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pembahasan soal BBM bersama Dewan Perwakilan Rakyat sudah rampung bulan Mei ini. Masalah BBM akan dibahas dalam penyusunan Rancangan APBN Perubahan 2013.

Jika BBM dinaikkan, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk rakyat yang terkena dampak, salah satunya dengan pemberian uang tunai. Besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah tergantung berapa besar kenaikan BBM. Angka kenaikan BBM masih dihitung pemerintah.