Kompas.com - 02/05/2013, 08:38 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Warakas mendukung langkah lurahnya, Mulyadi, menentang kebijakan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang biasa disebut dengan lelang jabatan lurah dan camat. Bahkan, ada yang sampai menyesal memilih Jokowi karena hal ini.

"Setelah ada lelang jabatan, menyesal saya pilih Jokowi. Kemarin, pas Pak Mulyadi dirawat di rumah sakit, beliau tetap mau melayani tanda tangan untuk kita semua. Mana ada pejabat sakit masih mau melayani warganya? Pak Mulyadi juga yang membimbing kita dari warga wilayah kumuh menjadi warga yang maju," kata Teli, warga Warakas, kepada Kompas.com, di Warakas, Jakarta Utara, Rabu (1/5/2013).

Teli mengatakan bahwa Mulyadi bukanlah sebuah "barang bekas". Jadi, ia tak sepantasnya untuk dilelang. Menurut dia, jabatan camat dan lurah yang kosong seharusnya yang menjadi prioritas Jokowi untuk menyelenggarakan program tersebut.

Mulyadi, menurutnya, tidak pantas untuk diganti karena Mulyadi telah tujuh tahun mengabdikan hidupnya untuk warga Warakas.

"Pak Mulyadi sudah terbukti kinerjanya di Warakas. Jokowi jangan asal ganti-ganti saja. Kami senang dengan kinerja beliau," cetus Teli.

Bahkan, ia meyakini kalau pasti banyak pegawai negeri sipil (PNS), lurah, atau camat yang tidak setuju dengan program unggulan Jokowi tersebut. Menurutnya, hanya Mulyadi yang berani melawan Jokowi dan menuding lurah dan camat definitif lainnya hanya sebatas asal bapak senang (ABS).

Teli pun menjabarkan berbagai penghargaan yang pernah diraih wilayahnya saat dipimpin oleh Mulyadi, antara lain, Juara II Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jakarta Utara tahun 2008, Juara I Bulu Tangkis Ganda Putra Jakarta Utara tahun 2009, Juara I Lomba Keterampilan Menyuluh Posyandu tahun 2010, dan Juara I Lomba Rumah Sehat dan Pemanfaatan Tanah Pekarangan 2010.

Untuk diketahui, Lurah Warakas Mulyadi menolak untuk mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah. Saat proses tes online uji kompetensi bidang pun, ia tak mengikuti ujian tersebut.

Ia akan mengajukan uji materi ke MK karena menurutnya ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Menurut Mulyadi, terdapat 80 peserta uji kompetensi dari staf lurah sampai camat yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu kemarin. Ia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X