Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Capres Alternatif, Gamawan Pilih Pensiun

Kompas.com - 06/05/2013, 13:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjadi salah satu tokoh yang dinilai layak diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden alternatif di Pemilu 2014. Hal itu terungkap dalam riset Pol Tracking Institute.

Bagaimana tanggapan Gamawan? Gamawan memastikan tidak akan maju dalam Pilpres 2014. Bahkan, ia memilih pensiun sebagai pejabat negara setelah berakhirnya masa jabatan di 2014.

"Saya cukup sampai selesai jabatan Mendagri. Saya sudah hampir 20 tahun menjadi pejabat negara," kata Gamawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Gamawan mengaku, sebelumnya beberapa kali diajak bergabung dengan parpol atau didorong untuk maju di Pilpres. Hanya saja, ia memilih tetap berkarier sebagai pegawai negeri. Rencananya, akhir tahun 2013, Gamawan akan masuk masa pensiun.

Setelah berakhirnya masa jabatan sebagai menteri, apa yang akan dilakukan? Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengaku ingin menjadi rakyat biasa. Waktu luang nanti, kata dia, akan dimanfaatkan untuk menulis, kegiatan sosial, dan meningkatkan ibadah.

"Biarlah kita dorong tokoh yang mau menjadi pemimpin bangsa," pungkas pria berkumis itu.

Seperti diberitakan, hasil riset Pol Tracking Institute, dari 100 tokoh yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah pascareformasi, Gamawan berada di urutan keenam dengan skor 70,01.

Mereka yang menjadi juri berlatar belakang akademisi bergelar profesor, rektor/guru besar universitas terkemuka, politisi, pakar berbagai bidang bergelar doktor, politisi senior berbagai parpol, pimpinan LSM, tokoh masyarakat dan agama, jurnalis dan tokoh media massa, pengamat politik, serta tokoh pemuda dan mahasiswa.

Adapun aspek yang dinilai, yakni integritas, intelektual/gagasan, visioner, leadership skill, pengalaman prestatif, keberanian mengambil keputusan, komunikasi publik, aspiratif dan responsif, penerimaan publik, dan penerimaan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    Nasional
    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com