Dikejar soal Amdal MRT, Ini Jawaban Jokowi

Kompas.com - 07/05/2013, 16:37 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dalam pembangunan megaproyek transportasi cepat massal atau MRT. Ia menyerahkan urusan amdal tersebut kepada PT MRT Jakarta sebagai pelaksana proyek.

"Namanya proyek besar begitu, ya pasti ada (amdal-nya). Tapi itu PT MRT yang terangkan, kalau saya semua yang detail-detail, mereka mau kerja apa," ujar Jokowi di gedung Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013) siang.

Jokowi juga menyanggah pernyataan pengamat perkotaan, Nirwono Yoga, bahwa penolakan warga di sepanjang Jalan Fatmawati pada pembangunan MRT adalah salah satu faktor buruknya amdal. Mantan Wali Kota Solo itu menganggap situasi itu hanyalah soal komunikasi.

"Ini masalah komunikasi, masalah menjelaskan saja karena ketakutan mereka tokonya enggak laku. Kedua, takut nilai properti dan tanah menjadi anjlok. Apa enggak kebalik itu?" ujarnya.

Meski mendapat penolakan warga terkait MRT, Jokowi menyatakan tidak patah arang. Pria yang dikenal sering blusukan tersebut akan menggunakan strategi pendekatan, baik secara langsung atau melalui perangkat kelurahan dan kecamatan. Ia berharap warga mendapat yang terbaik.

Megaproyek MRT, yang telah digagas sejak 24 tahun silam, telah diluncurkan pada Kamis (2/5/2013). Meski demikian, lima hari setelah peluncuran itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT Jakarat, belum menerbitkan amdal atas proyek senilai triliunan rupiah itu.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Jokowi terkait amdal tersebut. Menurut Azas, amdal MRT telah kedaluarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi. Pengamat perkotaan, Nirwana Joga, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap proyek pembangunan haruslah memilik amdal terlebih dahulu. Jika tidak memilikinya, warga yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut bisa menempuh jalur hukum.

Baca berita terkait dalam topik:
MRT Jakarta
Gebrakan Jokowi-Basuki

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

    Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

    Megapolitan
    Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

    Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

    Megapolitan
    Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

    Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

    Megapolitan
    Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

    Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

    Megapolitan
    Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

    Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

    Megapolitan
    Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

    Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

    Megapolitan
    Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

    Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

    Megapolitan
    Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

    Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

    Megapolitan
    17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

    17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

    Megapolitan
    Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

    Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

    Megapolitan
    Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

    Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

    Megapolitan
    DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

    DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

    Megapolitan
    Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

    Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

    Megapolitan
    Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

    Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

    Megapolitan
    Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

    Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X