Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiah Fathanah Disita KPK, Vitalia Ajukan Keberatan

Kompas.com - 08/05/2013, 22:02 WIB
Norma Gesita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Vitalia Shesya, Windu Wijaya, menyatakan berkeberatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyitaan Honda Jazz serta jam tangan mewah merek Chopard milik Vitalia. Menurutnya, hal tersebut melanggar hukum.

"KPK belum bisa membuktikan bahwa barang yang disitanya itu hasil pencucian uang. Kita akan ajukan keberatan kepada KPK. Jangan menindak hukum dengan melanggar hukum, dong," kata Windu Wijaya di depan kantor TVOne, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (8/5/2013).

Vitalia diketahui menerima pemberian Honda Jazz dari Ahmad Fathanah, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam penetapan kuota impor daging sapi. Fathanah yang disebut sebagai orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, diduga menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan mentransfer ke pihak lain atau membelikan aset atas nama pihak lain. Honda Jazz serta jam tangan mewah merek Chopard yang diberikan Fathanah kepada Vitalia diduga adalah hasil pencucian uang.

Windu mengatakan, kliennya tidak tahu-menahu mengenai kegiatan politik Fathanah. "Klien saya hanya mengenal Fathanah sebagai pengusaha, bukan politisi; dan dia tidak tahu-menahu mengenai kegiatan Fathanah," katanya.

Ia mengatakan, Vitalia sama sekali tidak mengetahui dari mana Fathanah mendapatkan uang untuk membeli hadiah-hadiah yang ia terima. Vitalia juga tidak meminta atau merayu Fathanah untuk memberikan hadiah. "Kalau Fathanah memang memberikannya dengan ikhlas, klien kami juga tidak menolak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, wartawan tidak berhasil menemui Vitalia karena yang bersangkutan telah meninggalkan lokasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com