Basuki: Tak Ada Lagi Uang Kerohiman!

Kompas.com - 11/05/2013, 19:02 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan warga Waduk Pluit yang tidak memiliki pekerjaan namun menolak direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Marunda. Terlebih, lahan yang diduduki warga bantaran merupakan lahan negara dan harus segera disterilkan untuk melancarkan normalisasi Waduk Pluit yang merupakan program unggulan Pemprov DKI.

"Jadi, kalau anda enggak punya kerjaan, tapi menolak pindah ke Marunda kan aneh. Jadi, anda di Jakarta itu mau hidup apa merampok?" tegas Basuki, di Mall Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Oleh karena itu, Basuki mengatakan, rencananya DKI tak akan lagi menerapkan uang kerohiman atau uang ganti rugi kepada para warga relokasi. DKI hanya memberikan fasilitas rusun untuk mereka.

Basuki mengatakan, warga bantaran membangun bangunan ilegal di bantaran kali, karena tidak memiliki tempat tinggal. Begitu Pemprov DKI memberikan warga tempat tinggal yang lebih layak, seperti rusun, kata Basuki, warga justru merasa seolah didzalimi karena hak mereka diambil.

"Ini haknya yang anda rampok kemarin bagaimana ceritanya mau anda tuntut? Pokoknya nanti di DKI tidak boleh lagi ada uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun, tidak ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain itu, Basuki menjelaskan, Pemprov DKI tengah melakukan penghitungan biaya yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu untuk dapat menyewa rusun. Hal tersebut dilakukan supaya Pemprov DKI Jakarta memiliki patokan harga yang sesuai dengan warga yang menyewa rusun tersebut.

"Lagi kita hitung sebenarnya berapa biaya yang pantas untuk orang tidak mampu. Kalau misalnya Rp 135.000 per bulan dan dia bilang tidak mampu, tapi ternyata anggaran pulsa dia Rp 300.000 per bulan, kan enggak cocok. Makanya kita perlu survei lagi. Biar ada patokan," kata Basuki. 

Pemprov DKI juga akan mengecek pekerjaan warga yang hendak menyewa rusun nantinya. Apabila warga tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka ia akan mendorong warga untuk mengisi rusun Marunda. Karena,rencananya di kawasan itu, kata dia, akan dibangun sebuah kawasan industri seluas 170 hektar dengan kapasitas 250 pekerja.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

    14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

    Megapolitan
    UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

    UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

    Megapolitan
    Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

    Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

    Megapolitan
    PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

    PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

    Megapolitan
    [UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

    [UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

    Megapolitan
    Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

    Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

    Megapolitan
    UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

    UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

    Megapolitan
    Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

    Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

    Megapolitan
    Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

    Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

    Megapolitan
    Tempat Karaoke hingga Spa Kembali Beroperasi, Ketua DPRD Nilai Pemkot Bekasi Tergesa-gesa

    Tempat Karaoke hingga Spa Kembali Beroperasi, Ketua DPRD Nilai Pemkot Bekasi Tergesa-gesa

    Megapolitan
    PSBB Transisi, Anak-anak dan Ibu Hamil Dilarang Masuk Monas

    PSBB Transisi, Anak-anak dan Ibu Hamil Dilarang Masuk Monas

    Megapolitan
    1.600 Warga Pondok Aren yang Belum Dapat Bantuan Terima Sembako dari Kemensos

    1.600 Warga Pondok Aren yang Belum Dapat Bantuan Terima Sembako dari Kemensos

    Megapolitan
    Operasional Transportasi Umum Dibatasi Saat PSBB Transisi di Jakarta, Ini Jadwalnya

    Operasional Transportasi Umum Dibatasi Saat PSBB Transisi di Jakarta, Ini Jadwalnya

    Megapolitan
    Ojol Boleh Beroperasi Mulai 8 Juni, Pengemudi Wajib Pakai Atribut dan Masker

    Ojol Boleh Beroperasi Mulai 8 Juni, Pengemudi Wajib Pakai Atribut dan Masker

    Megapolitan
    PSBB Transisi Jakarta, Aturan Ganjil Genap Tak Berlaku bagi Ojol

    PSBB Transisi Jakarta, Aturan Ganjil Genap Tak Berlaku bagi Ojol

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X