Basuki: Tak Ada Lagi Uang Kerohiman!

Kompas.com - 11/05/2013, 19:02 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan warga Waduk Pluit yang tidak memiliki pekerjaan namun menolak direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Marunda. Terlebih, lahan yang diduduki warga bantaran merupakan lahan negara dan harus segera disterilkan untuk melancarkan normalisasi Waduk Pluit yang merupakan program unggulan Pemprov DKI.

"Jadi, kalau anda enggak punya kerjaan, tapi menolak pindah ke Marunda kan aneh. Jadi, anda di Jakarta itu mau hidup apa merampok?" tegas Basuki, di Mall Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Oleh karena itu, Basuki mengatakan, rencananya DKI tak akan lagi menerapkan uang kerohiman atau uang ganti rugi kepada para warga relokasi. DKI hanya memberikan fasilitas rusun untuk mereka.

Basuki mengatakan, warga bantaran membangun bangunan ilegal di bantaran kali, karena tidak memiliki tempat tinggal. Begitu Pemprov DKI memberikan warga tempat tinggal yang lebih layak, seperti rusun, kata Basuki, warga justru merasa seolah didzalimi karena hak mereka diambil.

"Ini haknya yang anda rampok kemarin bagaimana ceritanya mau anda tuntut? Pokoknya nanti di DKI tidak boleh lagi ada uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun, tidak ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain itu, Basuki menjelaskan, Pemprov DKI tengah melakukan penghitungan biaya yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu untuk dapat menyewa rusun. Hal tersebut dilakukan supaya Pemprov DKI Jakarta memiliki patokan harga yang sesuai dengan warga yang menyewa rusun tersebut.

"Lagi kita hitung sebenarnya berapa biaya yang pantas untuk orang tidak mampu. Kalau misalnya Rp 135.000 per bulan dan dia bilang tidak mampu, tapi ternyata anggaran pulsa dia Rp 300.000 per bulan, kan enggak cocok. Makanya kita perlu survei lagi. Biar ada patokan," kata Basuki. 

Pemprov DKI juga akan mengecek pekerjaan warga yang hendak menyewa rusun nantinya. Apabila warga tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka ia akan mendorong warga untuk mengisi rusun Marunda. Karena,rencananya di kawasan itu, kata dia, akan dibangun sebuah kawasan industri seluas 170 hektar dengan kapasitas 250 pekerja.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

    Selain karena Digugat Cerai Istri, Ini Motif Lain HF Nekat Bakar Diri

    Megapolitan
    Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

    Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

    Megapolitan
    Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

    Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

    Megapolitan
    Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

    Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

    Megapolitan
    Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

    Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

    Megapolitan
    Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

    Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

    Megapolitan
    Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

    Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

    Megapolitan
    Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

    Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

    Megapolitan
    Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

    Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

    Megapolitan
    Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

    Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

    Megapolitan
    Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

    Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

    Megapolitan
    Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

    Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

    Megapolitan
    Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

    Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

    Megapolitan
    Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

    Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

    Megapolitan
    Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

    Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X