Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Pedestrian Diabaikan

Kompas.com - 13/05/2013, 03:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Hak pejalan kaki terpinggirkan karena pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggar rambu lalu lintas, khususnya pengendara kendaraan bermotor, dinilai mandul. Di Indonesia, 18 nyawa pejalan kaki melayang setiap hari karena kecelakaan lalu lintas.

Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Indonesia Edo Rusyanto, di Jakarta, Minggu (12/5), mengatakan, peraturan untuk menindak pelanggar rambu lalu lintas sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

”Penegak hukum, dalam hal ini polisi, tidak tegas menindak pelanggar garis putih dan rambu lalu lintas. Jika ada sepeda motor menginjak garis putih dan mobil mengangkangi garis putih saat lampu merah, seharusnya mereka kena tilang,” kata Edo saat menggelar aksi simpatik dan aksi long march di Bundaran Hotel Indonesia.

Aksi yang dilakukan saat hari bebas kendaraan bermotor itu bertujuan untuk memperjuangkan hak pejalan kaki yang selama ini terpinggirkan oleh pengguna kendaraan bermotor.

Edo juga mengatakan, dinas perhubungan seharusnya menyediakan trotoar yang layak bagi pejalan kaki dan bersinergi dengan penegak hukum untuk mengawasi penggunaannya.

Di sejumlah tempat, pembangunan infrastruktur trotoar, garis putih, rambu lalu lintas, dan lampu lalu lintas kurang memadai.

”Infrastruktur, khususnya trotoar di Jalan Sudirman dan MH Thamrin, sudah ideal. Namun, di tempat lain, seperti di daerah Pasar Kramat Jati, Pasar Palmerah, ruko-ruko di sepanjang Pasar Kopro, dan Jalan Raya Bogor, infrastruktur masih digunakan pedagang untuk menggelar dagangan,” ujar Edo.

Menanggapi hal itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Chryshnanda mengatakan, penegakan hukum ada agar jangan terjadi dampak yang lebih luas. ”Penegakan hukum secara manual atau pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar kurang efektif dilakukan di kota besar seperti Jakarta. Jika menilang dan menghentikan seorang pengendara, akan mengganggu seribu pengendara lain yang ada di belakangnya,” katanya.

Menurut dia, penegakan hukum secara manual perlu disertai sistem electronic registration identification dan infrastruktur yang baik.

”Ke depannya, perlu penegakan hukum secara elektronik sehingga seluruh pelanggar dapat tercatat dan teridentifikasi. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan sinergi dengan pemerintah,” ujarnya.

Chryshnanda juga menyampaikan, menilang itu untuk menyelesaikan konflik secara beradab dan memberi perlindungan kepada masyarakat, dalam hal ini korban.

Pembangunan

Kepala Seksi Pembinaan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Yayat Sudrajat mengatakan, pihaknya telah melakukan pembenahan sejumlah rambu lalu lintas dan melakukan edukasi bagi pengguna jalan.

”Edukasi dan sosialisasi dilakukan karena pada 2012 terdapat 27.000 korban kecelakaan. Dari data itu, 80 persen kecelakaan terjadi karena faktor pengemudi. Faktor lain kecelakaan dipengaruhi kondisi kendaraan, sarana dan prasarana, serta lingkungan,” kata Yayat.

Aksi RSA itu merupakan puncak dari program keselamatan jalan di seluruh dunia, Global Road Safety Week, 6-12 Mei 2013, yang bertajuk ”Pejalan Kaki atau Pedestrian”.

Pengembangan jalur pedestrian juga teramat minim dalam perencanaan kota. Sebagai contoh, dalam draf Rencana Detail Tata Ruang yang termuat dalam situs http://www.sosialisasirdtrdkijakarta.com, rencana pengembangan trotoar hingga tahun 2030 tidak rinci. Di Jakarta Pusat, misalnya, hanya empat dari delapan kecamatan yang akan mengembangkan jaringan jalur pedestrian.

Sementara rencana pengembangan jalan dipaparkan secara mendetail. Di Jakarta Barat, bertahun-tahun dan berulang kali muncul rencana penertiban kaki lima dan parkir kendaraan bermotor di trotoar, tetapi terhenti sebatas wacana.

Sejumlah trotoar di Jakarta Barat bahkan menjadi sumber kemacetan. Di Pasar Pagi Asemka di perbatasan Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Tambora, misalnya, seluruh trotoar penuh pedagang kaki lima. Sebagian trotoar digunakan untuk parkir sepeda motor.

Di Jalan KH Moch Mansyur, terutama di sekitar Pasar Jembatan Lima, jalur pedestrian sampai separuh bahu jalan dipenuhi lapak pedagang. Panjang jalur yang penuh para pedagang itu mencapai 300 meter.

Parkir mobil di sejumlah restoran di tepian Jalan Panjang, Kebon Jeruk, juga menutup jalur pedestrian sampai bahu jalan. Sementara pemilik usaha di Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk bingung dengan inkonsistensi Pemprov DKI dalam mengatur perparkiran dan trotoar di sana.(K09/RTS/ART/NDY/WIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com