Kompas.com - 13/05/2013, 16:31 WIB
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Sayogo Hendro Subroto terkejut dengan adanya langkah dari Komnas HAM yang turun ke Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Sayogo baru tahu dari pemberitaan media terkait hal ini. Dia khawatir relokasi warga di Waduk Pluit melebar ke ranah politik sehingga menjadi polemik baru.

"Oh ada Komnas HAM turun. Saya belum tahu. Sebaiknya relokasi warga di sana tidak menjadi polemik politik. Saya tidak tahu dampak selanjutnya, semoga tidak semakin buruk," kata Sayogo, Senin (13/5/2013) di Jakarta.

Sayogo enggan memberi komentar lebih jauh. Persoalan relokasi Waduk Pluit lebih banyak ditangani oleh Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI.

"Lebih baik menanyakan ke Komisi D saja, mereka yang lebih paham," kata Sayogo.

Hari ini komisioner Komnas HAM mengunjungi warga di sekitar Waduk Pluit. Mereka menggelar dialog dengan warga setempat terkait dengan rencana relokasi warga dari tempat itu.

Pemprov DKI Jakarta berencana mengembalikan fungsi waduk seperti semula sebagai resapan air. Namun, sebagian warga masih keberatan karena pertimbangan beberapa hal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam beberapa kali kesempatan siap berhadapan dengan Komnas HAM.

Basuki akan menjelaskan bahwa pendudukan warga di lahan negara menyalahi ketentuan.

"Jika mereka yang menduduki lahan negara bertahun-tahun lalu meminta hak ganti rugi, siapa yang melanggar HAM. Pembela HAM harus paham persoalan ini," kata Basuki.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X