”Waduk Pluit tidak pernah dipelihara berpuluh-puluh tahun sehingga terjadi endapan. Saya katakan, itu adalah waduk, tempat air, bukan untuk rumah,” tuturnya.
Jokowi mempertanyakan anggapan bahwa Pemprov DKI melanggar HAM. ”Kami beri solusi rusun di tempat lain, sudah diisi pula. Ada yang mau ditata, tetapi minta di pinggir waduk. Itu untuk penghijauan, bukan untuk rumah. Jangan ditawar-tawar lagi,” katanya.
Jokowi batal ke kantor Komnas HAM karena tidak membawa data mengenai Waduk Pluit. Hal ini disampaikan asisten pribadi Jokowi, Devid, kepada wartawan yang mengikutinya.
Tak hanya di Waduk Pluit, upaya mengurangi potensi banjir juga dilakukan di Jakarta Pusat. Satpol PP membongkar bangunan semipermanen di pinggir Kanal Barat, tepatnya di sekitar pintu air Karet, Tanah Abang. Sekitar 200 bangunan di pinggir sungai dan di tepi rel kereta dibongkar.