Konsistensi Pemprov Diuji di Waduk Pluit

Ia mengatakan, dialog dengan Jokowi sangat penting untuk mencari solusi jalan tengah. Warga ingin menyampaikan segala hal terkait dengan rencana pemerintah merelokasi warga. Syahroni yang tinggal di sisi timur Waduk Pluit belum pernah berdialog soal rencana tersebut.

”Tidak ada yang sulit. Kami ingin Gubernur mendengar kami, dan kami bisa mendengar rencana Gubernur. Saya tidak akan menyampaikan rencana warga kepada pihak ketiga, saya khawatir informasi yang masuk nanti akan salah,” katanya.

Sejarawan dari Komunitas Bambu, JJ Rizal, mengatakan, memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah besar bukan hal baru. Tahun 1960-an, pemerintah pernah memindahkan beberapa kampung di kawasan Senayan untuk sarana olahraga dan ruang terbuka hijau. Dari catatannya, paling tidak ada 30.000 warga yang harus pindah dari Senayan.

Presiden Soekarno menyampaikan bahwa proyek itu kelak akan menjadi kebanggaan nasional. Sebagai kompensasinya, pemerintah menyediakan lokasi penampungan warga di sejumlah tempat. ”Sempat ada perlawanan, tetapi warga paham proyek itu untuk kepentingan nasional,” kata Rizal.

Namun, yang penting, kata Edy Priyono, pengamat ekonomi dari Pusat Analisis Kebijakan Publik Akademika, relokasi warga harus diikuti dengan konsistensi sikap pemerintah. Jangan sampai melarang warga tinggal di kawasan Waduk Pluit, tetapi mengizinkan kelompok yang lain masuk.

Menurut dia, relokasi warga dari Waduk Pluit bisa menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Seberat apa pun persoalan kota, kata Edy, jika dilakukan dengan konsisten akan membuat orang percaya.

”Warga bisa direlokasi dari kawasan Pluit asal pemerintah konsisten, kawasan itu dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Ke depan, juga harus dijaga, tidak boleh ada pembiaran lagi,” katanya. (Andy Riza Hidayat)