DPRD DKI: Warga Duduki DPRD? Memangnya Ini Lembaga Rimba?

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Forum Komunikasi Jakarta Baru untuk menduduki Gedung DPRD DKI Jakarta ditanggapi sinis oleh anggota Komisi D DPRD DKI, Aliman Aat. Aliman menegaskan, aksi itu merupakan salah satu bentuk provokasi.

"Itu bagian dari provokasi massa. Kalau menduduki, mereka mau menduduki apa? Memang lembaga ini lembaga rimba?" kata Aliman saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/5/2013) siang.

Ia mengatakan, massa yang berencana menduduki DPRD itu tidak mengerti masalah yang terjadi. Aliman yakin, reaksi mereka muncul atas dasar isu penggulingan Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama oleh DPRD dalam permasalahan program Kartu Jakarta Sehat.

Aliman menyebutkan, DPRD hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, salah satunya dengan mengajukan hak interpelasi atau hak untuk bertanya. DPRD melihat ada masalah di program KJS jika dilihat dari rencana mundurnya 16 rumah sakit swasta di DKI Jakarta dari KJS.

"Penolakan 16 RS itu luar biasa. KJS ini program bagus, tapi kenapa ada yang mundur. Bayangkan jika 16 RS mundur, satu RS ada 200 kamar, berarti 200 kali 16 kamar absen KJS. Ini bukan persoalan menjatuhkan Gubernur. Kita memiliki hak bertanya ke Gubernur terkait KJS karena KJS itu berpotensi chaos," kata Aliman.

Menurut Aliman, situasi ini bisa saja terjadi di alam demokrasi. Oleh sebab itu, ia akan menjelaskan kepada warga yang hendak menduduki DPRD tentang alasan bergulirnya hak interpelasi DPRD kepada Gubernur Jakarta.

Dalam unjuk rasa pada Minggu (26/5/2013) kemarin, Forum Komunikasi Jakarta Baru berencana mengerahkan 10.000 warga untuk menduduki Gedung DPRD pada pekan ini. Mereka memprotes wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD kepada Gubernur DKI yang dianggap sebagai alat untuk melengserkan Jokowi.

Wacana pengajuan hak interpelasi itu muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta, Dinas Kesehatan, dan 16 rumah sakit yang menolak program KJS, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.