Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kirim Surat Jemput Paksa Darin Mumtazah

Kompas.com - 30/05/2013, 15:30 WIB
Norma Gesita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah Darin Mumtazah di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (30/5/2013) siang. Ketua RT setempat, Dede alias Lisan, mengatakan, ada tiga petugas KPK yang mendatangi rumahnya dan meminta izin untuk melakukan jemput paksa. Darin adalah perempuan yang diduga sebagai istri siri mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

"Tadi siang KPK datang minta izin sama saya untuk nangkep (jemput paksa) Darin," kata Dede saat ditemui Kompas.com di rumahnya, Kamis (30/5/2013).

Dede mengaku melihat petugas KPK membawa surat penjemputan beserta salinannya. Namun, ia mengaku tak diberi salinan surat penjemputan itu. "Saya mau minta suratnya satu, tapi enggak dikasih," katanya.

Saat menemuinya, petugas KPK menyatakan bahwa akan menjemput Darin karena tak memenuhi dua panggilan KPK. "Kami mau minta izin ke Bapak selaku Ketua RT supaya nanti kalau kami lakukan penangkapan terhadap Saudari Darin, kami tak perlu izin lagi," ujar Dede menirukan pernyataan petugas KPK kepadanya.

Seperti diberitakan, Darin Mumtazah telah dua kali mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

Datangi Darin

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, tim penyidik KPK berencana memanggil Darin Mumtazah untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Kamis (30/5/2013).

Tim penyidik KPK akan mendatangi Darin dengan membawa surat panggilan pemeriksaan.

"Tadi penyidik berencana memanggil Darin dengan mendatangi yang bersangkutan dengan membawa surat panggilan," kata Johan.

Namun, menurut Johan, tim penyidik KPK masih mencari keberadaan Darin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Nasional
    Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Nasional
    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Nasional
    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Nasional
    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Nasional
    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    Nasional
    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Nasional
    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Nasional
    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Nasional
    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Nasional
    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Nasional
    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    Nasional
    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com